PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 Dl KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE TAHUN 1996 SAMPAI TAHUN 2000

KOORDINASI DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PASAR DAN TERMINAL SERTA PELATARAN PARKIR KASUS DI KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pelaksanaan Penyusunan Basis Data Pertanahan Melalui Kegiatan Geo KKP Di Kantor Pertanahan Kota Madiun Provinsi Jawa Timur

IMPLIKASI PROGRAM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur)

TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar)

EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN NGADA DI KOTA MBAY KECAMATAN AESESA KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN BISNIS PROPERTI DI KABUPATEN SLEMAN

PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR TANAH BENGKOK DENGAN TANAH YASAN DALAM RANGKA PROYEK PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH

MIGRASI DATA TEKSTUAL DARI MICROSOFT ACCESS KE ORACLE DALAM PEMBANGUNAN BASISDATA KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo)

EVALUASI KOMPUTERISASI SISTEM PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

PENYIMPANGAN GEOMETRIS BIDANG TANAH AKIBAT PERUBAHAN DATUM PEMETAAN DARI DGN 95 KE ITRF 2008 (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul)

SIMULASI MONTE CARLO UNTUK MENGEVALUASIEFEKTIVITAS SISTEM PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA SELATAN

KEBIJAKSANAAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT PADA DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PI (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN Dl KELURAHAN MEDAN KRIO KECAMATAN MEDAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG PROPINSI SUMATERA UTARA

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

EVALUASI KESESUAIAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 DI KABUPATEN PANGKEP PROVINSI SULAWESI SELATAN

PELAKSANAAN SERTIPIKASI TANAH SECARA MASSAL SWADAYA Dl KELURAHAN SEMANGGI KECAMATAN PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

PEMANFAATAN SERTIPIKAT TANAH USAHA MIKRO DAN KECIL GUNA AKSES PERMODALAN BAGI ANGGOTA KOPERASI NIRA TRI RAHAYU DESA BANYUSOCO KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DIKANTOR PERTANAHAN KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH