PERAN PENYULUHAN UNTUK MEWUJUDKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN REDISTRIBUSI OBYEK TANAH LANDREFORM SECARA SWADAYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASURUAN.

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA KAITANNYA DENGAN KONTRIBUSI KANTOR PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEBERHASILAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

HAK PENGELOLAAN DALAM HUKUM TANAH NASIONAL DAN PELAKSANAANNYA DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI KOTAMADYA SURABAYA PROPINSI JAWA TIMUR.

PELAKSANAAN KONVERSI DAN HAK MILIK ADAT ATAS TANAH DI WILAYAH KECAMATAN KOTA SELATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II GORONTALO.

PELAKSANAAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERKAIT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH NEGARA UNTUK KEBUN ROTAN DI DESA DADAHUP KECAMATAN KAPUAS MURUNG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAPUAS.

PENGARUH PELAKSANAAN PEMBUATAN GAMBAR SITUASI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM OBYEK HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PALANGKA RAYA.

PENGARUH PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PETANI PENGGARAP DI DESA WONGGEDUKU KECAMATAN PONDIDAHA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDARI.

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PAKET DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK BARAT.

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Prosedur Gugatan Perdata - Dilengkapi dengan Contoh-contoh Surat Kuasa, Surat Gugatan, Akta Perdamaian, Replik, serta Putusan Pengadilan

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dari masa ke masa

Diklat Kepemimpinan Pola Baru : Antara Tantangan dan Harapan. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Aparatur . Kegiatan Kediklatan Triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2013.

PENGARUH PENDIDIKAN, PENYULUHAN DAN JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA TERHADAP KESADARAN PETANI DALAM PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DI DESA TROKETON KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN.

PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 DI KECAMATAN PEDAN KABUPATEN DATI II KLATEN.

PELAKSANAAN KETENTUAN BATAS MINIMUM TANAH PERTANIAN DAN PERMASALAHANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

Tajuk Rencana: Menuju Lembaga Diklat Pemerintahan Profesional "partisipasi" Untuk Mencapai Efektifitas Dalam Pendidikan dan Pelatihan(Diklat) PNS

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM GUNA MENUNJANG PENDAPATAN PETANI DI KECAMATAN KAKAS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MINAHASA.

PENGARUH PERJANJIAN BAGI HASIL MENURUT HUKUM ADAT TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1960 DI KABUPATEN BATANGHARI PROPINSI JAMBI.

PELAKSANAAN KEPPRES NO. 55 TAHUN 1993 DALAM RANGKA PEMBERIAN GANTI RUGI DI WILAYAH KECAMATAN KOTA KAYU AGUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR.