
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | MENITI BIANGLALA - PT Gramedia Pustaka Utama - 2019 - Fiksi Indonesia |
![]() | SEMUA IKAN DI LANGIT - PT Gramedia Widiasarana Indonesia - 2017 - Fiksi Indonesia |
![]() | Bhumi Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional - Pengelolaan Tanah Negara,Penentuan Model Nilai Tanah |
![]() | ALEXANDER GRAHAM BELL KISAH TENTANG PENEMUAN TELEPON DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHIDUPAN KITA - PT Gramedia Pustaka Utama - 1992 - Telepon |
![]() | Drama Korea True Story - Tangguh Denara Jaya - 2023 |
![]() | GEOREFERENCING MENGGUNAKAN Arcgis 10.1 - Andi - 2018 - Geograpics |
![]() | EVALUASI PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI PADA PENDAFTARAN TANAH SPORADIS MENURUT PERATURAN MENTERI ATR/KBPN NOMOR 16 TAHUN 2021 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Asas Kontradiktur Delimitasi,Evaluasi,Pendaftan |
![]() | ANALISIS KESESUAIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG TERHADAP POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN BOJONGSOANG, KABUPATEN BANDUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perubahan Penggunaan Lahan,Kesesuaian RDTR,Potensi Perubahan Penggunaan Lahan |
![]() | IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KECAMATAN PATIKABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RDTR,Implementasi,Kendala |
![]() | ANALISIS PERMASALAHAN PENATAUSAHAAN ASET TANAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Aset tanah,Barang Milik Daerah,Penatausahaan |
![]() | IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KECAMATAN PATIKABUPATEN PATI Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RDTR,Implementasi,Kendala |
![]() | PENGGANTIAN TANAH KAS DESA YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG (Studi di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa,Proyek Pembangunan Jalan Tol Kediri,Tulungagung |
![]() | KESESUAIAN DAN DAMPAK KETIDAKSESUAIAN ANTARA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DAN POLA RUANG DI KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lahan Sawah yang Dilindungi,LSD,Rencana TataRuang Wilayah,RTRWKesesuaian Lahan |
![]() | PENGUASAAN PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KAWASAN KONSERVASI PANTAI TIMUR SURABAYA (Studi di Kecamatan Rungkut dan Gunung Anyar Kota Surabaya) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konflik Tanah,Penguasaan Tanah,Kawasan Konservasi Pamurbaya |
![]() | PENATAUSAHAAN TANAH SULTAN GROUND DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO 33 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penatausahaan,Tanah Sultan Ground,Problematika dan Solusi |
![]() | PELAKSANAAN DAN KENDALA DALAM MEWUJUDKAN DESA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Desa Lengkap,Peningkatan Kualitas Data |
![]() | PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH BEKAS HGU MELALUI REFORMA AGRARIA (Studi di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penyelesaian konflik,penataan aset,penataan akses,reforma agraria |
![]() | DAMPAK PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN WARUNG APUNG ROWO JOMBOR BERDASARKAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2041 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Waduk Rowo Jombor,Peraturan Daerah,Kesesuaian,Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang |
![]() | PENGADAAN TANAH ISTIMEWA (Pengganti Tanah Desa yang Terdampak Pengadaan Tanah Bandara Yogyakarta International Airport) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah desa,Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa |
![]() | IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN PATIMUAN KABUPATEN CILACAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPTPKH,Konflik tenurial hutan,Perhutanan sosial |