Zonasi Penilaian Tanah Berdasarkan Pola Konversi Penggunaan Tanah, Sosial-Ekonomi, dan Lokasi di Kabupaten Ngawi.

Potensi dan Kendala Penertiban Tanah Terlantar untuk Kesejahteraan Rakyat di Atas Tanah Hak Guna Usaha di Kabupaten Blitar.

Hukum Tata Negara Republik Indonesia - Buku 1 (1945-1985)

Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan

Hukum Adat Indonesia

Ketepatan Sasaran Penentuan Penerima Tanah Redistribusi di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah.

Risistensi Masyarakat Terhadap Progam Redistribusi Tanah di Desa Waluyoharjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.

Perbandingan Metode Bowditch dan Transit dalam penghitungan Poligon (Lokasi di Kabupaten Klaten Jawa Tengah).

Hak kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer

Pemanfaatan Areal Pencadangan Tanah di Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi.

Integrasi reforma agraria dengan rencana pembangunan wilayah dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blitar Jawa Timur

Integrasi Kebijakan RA dengan rencana pengembangan wilayah dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya

Himpunan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Tahun 1994, 1995 dan 1996

Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan (PPh.) Tahun 1994, 1995 dan 1996

Penetapan Batas Daerah Sebagai Upaya Mencegah Konflik (Studi kasus batas administrasi wilayah kabupaten dalam perspektif kajian Spasial).

Institusionsl Penyelesaian konflik pertanahan sebagai solusi pemberdayaan Masyarakat (studi di Kabupaten Batang Prop.Jawa Tengah).

Pengaturan Hak Ulayat di Kabupaten Kampar Prop.Riau (Suatu Tinjauan Terhadap Eksisitensi Peraturan Daerah Kampar Nomer 19 tahun 1999 Tentang Hak Ulayat.

Peningkatan Kualitas Akta PPAT Camat di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.

Eklektisisme Hukum Nasional

40 Tahun (1966-2005) Hubungan Indonesia - Korea Selatan