PENGARUH PEMBANGUNAN JALAN BY PASS TERHADAP PENINGKATAN PERALIHAN HAK DAN HARGA TANAH DI KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PRONA SWADAYA DI DESA BINORONG KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA PROPINSI JAWA TENGAH

MANFAAT PETA PENDAFTARAN TANAH UNTUK PENETAPAN NILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PASIRSARI KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN BEKASI

PENGARUH partisipasi masyarakat TERHADAP PERSEPSI PELAKSANAAN "KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN" DI KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR PROVINS1 BALI

MOTIVASI PENDUDUK DALAM MENGERJAKAN TANAH PASANG SURUT WADUK GAJAH MUNGKUR Dl KELURAHAN KEDUNGREJO KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN WONOGIRI PROPINSI JAWA TENGAH

PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE DALAM UPAYA MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKIJM HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PEMEGANG HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL DIKABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSINUSA TENGGARA BARAT PASCA PENGADAAN TANAH

KOORDINASI DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PASAR DAN TERMINAL SERTA PELATARAN PARKIR KASUS DI KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

IMPLIKASI PROGRAM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur)

PENENTUAN KALA PEMUTAKHIRAN DATA NILAI PASAR TANAH BERDASARKAN BESAR DAN POLA NILAI PASAR TANAH SERTA BESAR POTENSI KEHILANGAN PENDAPATAN BAGI DAERAH (Studi di Bagian Wilayah Kota Yogyakarta, Pinggiran Kota, Dan Desa)

PEMUTAKHIRAN PETA ZONA NILAI TANAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014

PENGARUH VARIABEL PERKOTAAN TERHADAP HARGA TANAH DI DESA BALECATUR KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN Dl KELURAHAN MEDAN KRIO KECAMATAN MEDAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG PROPINSI SUMATERA UTARA

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

PELAKSANAAN SERTIPIKASI TANAH SECARA MASSAL SWADAYA Dl KELURAHAN SEMANGGI KECAMATAN PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

TINJAUAN YURIDIS PENGABDIAN PEKARANGAN SEBAGAI FUNGSI SOSIAL DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH(Studi di Kantor Pertanahan Kota Makassar)

KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH KOTA KEDIRI PROPINSI JAWA TIMUR

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)

IMPLEMENTASI PEWARISAN MENURUT ADAT SUKU SASAK (Studi di KecamatanPujutKabupaten Lombok Tengah)