NUSANTARA MEMBARA DUEL PARA ELANG PERTEMPURAN UDARA DI ATAS HINDIA BELANDA

NUSANTARA MEMBARA KERIS DAN KATANA IKHTISAR SEJARAH BARISAN PETA DAN GIYUGUN PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG

HASIL RISET KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT , STUDI KASUS KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN PRESIDEN JOKO WIDODO

RINGKASAN HASIL RISET KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT , STUDI KASUS KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN PRESIDEN JOKO WIDODO

KETIKA KITA BELAJAR DARI HUTAN , CATATAN PERJALANAN STUDI BANDING MASYARAKAT KAJANG KE MARGA SERAMPAS JAMBI.

KEWENANGAN DAERAH DAN HAK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM HUKUM PERTAMBANGAN

Beberapa Masalah Dalam UUPA - (Undang-undang Pokok Agraria)

Hukum dan Pemikiran Modern

Undang-Undang pelayanan publik Nomor 25 Tahun 2009

Undang-undang Agraria & Aplikasinya

Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial

LAPORAN HASIL PENELITIAN STRATEGIS/SISTEMATIS JUDUL LAPORAN MEMBANGUN BASIS DATA SPASIAL-TEKSTUAL DIGITAL TERITEGRASI UNTUK KEPENTINGAN LAYANAN ONLINE PERTANAHAN (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON)

PENELITIAN SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 2 No. 1 Mei 2016: Penataan hubungan hukum dalam penguasaan dan pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria; Politik hukum pengelolaan perkebunan berbasis prinsip-prinsip hak asasi manusia; Integrasi penataan pertanahan dalam kerangka penataan wilayah pesisir dan lahan atas terpadu; Bertani diantara himpitan tambang; Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan one map policy; Computer assisted mapping potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mendukung perlindungannya; Kajian upaya pengendalian penggunaan tanah di kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah; Assessment sales ratio, suatu alat pengukur kinerja penetapan NJOP.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 JABATAN NOTARIS - Dilengkapi dengan: Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Tahun 2003 Tentang Kenotarisan

Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia

Panduan Mengurus Izin Tanah dan Properti : Praktis

Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)

Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah

Diplomasi Publik Meretas Jalan Bagi Harmoni Dalam Hubungan Antarnegara