Pola Distribusi Barang dan Jangkauan Pelayanan Pasar Tradisional di Kota Bengkulu

Analisis Hubungan Sistem dan Prosedur dan Staf Dengan Efektivitas Organisasi Pada Kantor Pertanahan Kota Depok

Pelaksanaan Penetapan Batas Bidang Tnah (Hak Milik) pada Pendaftaran Tanah Sporadik Setelah Berlakunya PP Nomor 24 tahun 1997 dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlingdungan Hukum di Kabupaten Klaten

Analisis Yuridis Pembebanan Hak Atas Tanah Baru di Atas Tanah Hak Milik Dalam Hubungannya dengan Kepastian Hukum di Bidang Penanaman Modal

Wewenang Pengawasan Terhadap Kewajiban Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Bagi Utang Piutang yang Dijamin Dengan Sesuatu Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Pengaturan ijin lokasi dalam penatagunaan tanah oleh pemerintah kabupaten kota dengan berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004

Status Hak Atas Tanah Pasca Konflik Etnis (Studi Tentang Kewenangan Pemerintah Kab.Sambas Dalam Menjaga Status Hak Atas Tanah yang di tinggalkan oleh pemiliknya sebagai akibat konflik etnis di kabupaten sambas,Propinsi Kalimanta Barat)

Jaminan Kepastian Hukum Hak-hak Atas Tanah Yang telah Mempunyai Tanda Bukti Hak

kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Dalam Pembuatan Ijin Lokasi

Implentasi Pelaksanaan Fungsi Panitia Pemeriksaan Tanah A Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali Untuk Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kota Semarang

Analisis Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Kudus

Keefektivitasan Peraturan kepala BPN nomor 4 tahun 1991 sebagai instrumen penggerak partisipasi masyrakat dalam pelaksanaan konsulidasi tanah perkotaan di kabupaten bandung

Pembuatan Peta Pendaftaran Untuk Memeberikan Jaminan Kepastian Letak Obyek Haka Atas Tanah di Kabupaten Sleman

Talk to Me Like I'm Someone You Love

Implementasi Progam Reforma Agraria Nasional di Kota Banjarbaru (Suatu Analisis Tarhadap Partisipasi Subyek)

Pengaruh Kwalitas Pelayanan Publik Pada Badan pertanahan Nasional terhadap kepuasan masyarakat di kelurahan pekayon kec.pasar rebo Kota Jakarta Timur Prop.DKI Jakarta

Analisis Perataan Jaringan Pada Kerangka Dasar Kadastral Nasional Orde-3(Studi Kasus : Pengukuran KDKN Orde-3 tahun 2007 di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi DI.Yogyakarta

Eksistensi Pura Subak Padang Keling Pasca Alih Fungsi lahan pertanian menjadi Permukaan di Kelurahan banyuning Kecamatan Buleleng

Pelayanan Sertipikat Hak Atas Tanah Melalui Sistem Loket di Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan Pascapembetukan Kantor Definitif