Diklat PPAT "Pertempuran" Baru Pasal 15.2.f nomor 7.79.VII

Ketum IPPAT Harus Reformasi Pasal - pasal Banci nomor 3.87.VIII

Pasal 15.2F yang Terlupakan Ternyata! Lanjutan Nomor 7.91.VIII

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN LANGKAT DAN KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DENGAN RENCANA TATA RUANG (Studi di Kawasan Perkotaan Selogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah)

STUDI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI DESA PENGASIH KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO

kelembagaan Produksi-distribusi pasca okupasi : Perspektif Gendr (studi kasus di desa banjaranyar dan desa pasawahan kec.banjarsari ciamis prop.jawa barat)

Status Penguasaan Tanah Pasca Konflik Etnis di Kab.sambas Prop.Kal-bar

Laporan Penelitian Kajian Pemanfaatan tanah pesisir di Kab.Pasuruan Prop.Jawa Timur

Keadilan Tidak Untuk Yang Miskin

Pengadaan Tanah Dari Tanah Kas Desa Untuk Relokasi Korban Pasca Erupsi Gunung Merapi (Studi di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kab. Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta)

Studi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Pasca Putusan Inkracht Van Gewijsde

Hukum Perwakafan Di Indonesia

Jurnal Sumber Daya Geologi : Neo-Seismotektonik Semenanjung Manado Sulawesi Utara-Tectonostratigraphy of eastern part of sulawesi indonesia-indikasi batuan adakitik di pacitan jawa timur-perbandingan calorific value beragam bahan bakar minyak yang dipasarkan di indonesia menggunakan bomb calorimeter-sejarah penimbunan (burial history) cekungan sumatra selatan dan implikasinya terhadap waktu generasi hidrokarbon

Bhumi: Dinamika Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan - Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah di Kab.Purworejo Prop.Jateng - Bencana Tanah Longsor di Kab.Kulon Progo Prop.DIY - Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kab.Boyolali Prop.Jateng - Indrustrialisasi dan Perubahan Penggunaan Tanah di Kawasan Industri Ungaran Kab.Semarang Prop.Jateng.

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Aspek Hukum Konsolidasi Tanah Dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan - Pergeseran Politik Pertanahan di Indonesia - Pemberlakuan Kebijakan Otonomi Daerah Dengan menghormati Nilai-nilai Budaya Daerah berdasarkan Amanat Konstitusi - Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Dala Rangka Antipasi Sengketa Batas Wilayah Administrasi Bank Supported Land Titling Projects.

BHUMI: Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Penataan Hak Atas Tanah Adat Di Prop.Bali - Distorsi Bentuk Dalam Transformasi dari UTM ke TM-3 - Penguasaan dan Pemilikan Tanah Masyarakat Suku Anak Dalam di Desa sungai Beringin Kec.Pelempat Kab.Bungo Prop.Jambi - Status Penguasaan Tanah Pasca Konflik Eknik di Kab.Sambas Prop.Kal-Bar - Evaluasi Pelaksanaan Kepres Nomor 34 thn 2003 di Kab.Semarang Prop.Jawa Tengah.

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian : Antara Harapan dan Fakta - Pemberia izin lokasi dalam otonomi daerah di bidang pertanahan (Kpres Nomor 34 tahun 2003) - Pengaturan Pertanahan di Daerah Istimiwa Yogyakarta - Pengelolaan Tanah Kas Desa - Asisten Surveyor Berlisensi Alumni DI-PPK STPN Mungkinkah Diberdayakan.

BHUMI: Majalah Ilmiah Triwulan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Penanganan Pertanahan Pasca Bencana di NAD dan Nias: memformat Suatu Model Komprehensif - Rekontruksi dan Pemulihan data Pendaftaran Tanah di Lokasi Bencana Aceh (Sebuah Sumbang Pikir dari Aspek Pengukuran dan Pemetaan) - Pengembangan Sumber Daya manusia Pemetaan Digital dalam Mendukung pembuatan Sistem Informasi Pertanahan - Perkembangan Penentuan Posisi Untuk Pengadaan Jaring Kontrol Pemetaan di Indonesia - Pemberian Hak Atas Tanah Yang Berwawasan Lingkungan.

Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah Eks Hak Guna Bangunan PT.Way Halim Permai