Relokasi Permukiman, Kantor Pemerintahan dan Fasilitas Publik Pasca Bencana Merapi 2010 (Studi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman).

REALISASI PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN TANAH DARI PEMBERIAN IZIN LOKASI MENURUT RENCANA AWAL PERUNTUKKANNYA DI KOTA DENPASAR PROPINSI BALI

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENDAFTARAN KONVERSI TANAH MILIK ADAT UNTUK JAMINAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH Dl KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA

Peningkatan Produktivitas Tanah Pasir Daerah Pantai Selatan Kab.Purworejo Ditinjau Dari Aspek Pertanahan.

Analisis Spasial-Analitik Kemiskinan di Prop.Jawa Timur.

Status Penguasaan Tanah Pasca Konflik Etnis di Kabupaten Sambas Prop,Kalimanta Barat.

Kajian Pemanfatan Tanah Pesisir Kabupaten Pasuruan.

Aneka catatan tentang Hukum Adat Bali

Reklamasi dan Penguasaan Tanah Pasca Pertambangan Timah di Bangka.

Kebijakan Pertanahan pada Tanah-tanah Pasca Tambang Timah di Propinsi Bangka Belitung (Studi di Kabupaten Bangka Belitung).

Analisis Spasial-Analitik Kemiskinan di Propinsi Jawa Timur.

Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya

Kajian Kerentanan Infrastruktur Petanahan Pascaerupsi Merapi 2010 (Di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang Kabuten Klaten).

Konflik Lahan Pasir Besi dan Dinamika Sosial Ekonomi Petani Pesisir Kulon Progo.

URBANISASI, ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN DAN KEHILANGAN PRODUKSI PERTANIAN DI WILAYAH KOTA DAN PINGGIRAN KOTA YOGYAKARTA

'Tak Redam Dalam Rajutan Kebijakan': Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Agraria di Register 45 Mesuji Pasca Rekomendasi TGPF.

Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan

Hak-Hak Konsumen

Keberlanjutan Sistem Penguasaan Tanah yang Berkepastian dan Berkeadilan (Studi Kecamatan Kampung Laut Kab.Cilacap.

Himpunan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Tahun 1994, 1995 dan 1996