PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: partisipatif
KATA KUNCI: partisipatif
 | Strategi dan Manajemen Resolusi Konflik,Sengketa dan Perkara Pertanahan Untuk Keamanan di Bidang Investasi - Mitra Amanah - 2011 - Manajemen,Sengketa Pertanahan |
 | Buku Pintar Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa - FPPD - 2014 - Buku Pintar |
 | Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer - Setara Press - 2010 - Hukum Administrasi Lingkungan |
 | Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan - Graha Ilmu - 2006 - Pedesaan,Perkotaan,Pembagunan |
 | Nasionalisme di Persimpangan : Pergumpulan NU dan Paham Kebangsaan Indonesia - Erlangga - 2011 - Nasionalisme |
 | Menuju Masyarakat Partisipatif - Kanisius - 1995 - Partisipasi |
 | OKUPASI AREAL HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VIII (PERSERO) KEBUN TALUNSANTOSA DI KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG - STPN - 2008 - Hak Guna Usaha |
 | Buku Pintar Sistem Administrasi dan Informasi Desa - FPPD - 2014 - Buku Pintar |
 | Pendangkalan Politik - Institute for Research and Empowerment - 2012 - Politik |
 | BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Keterbatasan Hukum Konsulidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif di Indenesia - Pemeliharaan Tanah da Lingkungan Dalam Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan - Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Tentang Hak Atas Tanah "Hilang" di Desa Banaran Kec.Galur Kab.Kulon Progo) - Discriminant Analysis To Determine The Industrial Eatate Zones:A Case Study of Surabaya Municipality - Pengaruh Undulasi Geoid Wilayah Indonesia Terhadap Reduksi Jarak dalam Pengadaan Titik Dasar Teknik Orde 4. - BPN.STPN - 2003 - Keterbatasan Hukum |
 | Jurnal Hukum: Metode Konsulidasi Tanah untuk Pengadaan Tanah yang Partisipatif - Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal pada Enam Komonitas Adat Daerah Bengkulu - PertanggungJawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional - Asas Tanggung Jawaban Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup - Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) - Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran HAM - Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia - Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia. - Adi Offset - 2008 - Jurnal |
 | Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif Dalam Penataan Ruang di Indonesia - Mitra Kebijakan Tanah I - 2006 - Konsolidasi Tanah |
| COMMUNITY MAPPING DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI DUSUN PLIYANG DESA TANGGUMONG KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG - STPN Yogyakarta - 2012 - Pendaftaran Tanah |
 | Pra Participatory Rural Apraisal ( Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian - Bumi Aksara - Pertanian,Pembangunan |
 | Membangun Desa Partisipatif - Graha Ilmu - 2006 - Pembangunan,Desa |
