Pendangkalan Politik

BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Keterbatasan Hukum Konsulidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif di Indenesia - Pemeliharaan Tanah da Lingkungan Dalam Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan - Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Tentang Hak Atas Tanah "Hilang" di Desa Banaran Kec.Galur Kab.Kulon Progo) - Discriminant Analysis To Determine The Industrial Eatate Zones:A Case Study of Surabaya Municipality - Pengaruh Undulasi Geoid Wilayah Indonesia Terhadap Reduksi Jarak dalam Pengadaan Titik Dasar Teknik Orde 4.

Bhumi: Dinamika Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan - Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah di Kab.Purworejo Prop.Jateng - Bencana Tanah Longsor di Kab.Kulon Progo Prop.DIY - Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kab.Boyolali Prop.Jateng - Indrustrialisasi dan Perubahan Penggunaan Tanah di Kawasan Industri Ungaran Kab.Semarang Prop.Jateng.

Strategies of Community Organization - A Book of Readings

The Contested Commons - Conversations between Economists and Anthropologists

Social Forestry and Sustainable Forest Management

Jurnal Hukum: Metode Konsulidasi Tanah untuk Pengadaan Tanah yang Partisipatif - Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal pada Enam Komonitas Adat Daerah Bengkulu - PertanggungJawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional - Asas Tanggung Jawaban Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup - Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) - Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran HAM - Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia - Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Jurnal Ketahanan Nasional: Biopolitik dan Ketahanan Nasional - Ketahanan Nasional Indonesia - Peranan PBB di Bidang Pemeliharaan Perdamaian Pascaperang Dingin: Reformasi, Restrukturisasi, Revitalisasi - Indonesia dalam Konteks Perkembangan Keamanan dan Perdamaian Global Menjelang Abad ke-2 - Peran Angkatan Bersenjata dalam Pembinaan Sistem Politik yang Demokratik dan Berkeadilan Sosial Menjelang Milennium ke-3 - Pokok-pokok Pikiran Partisipasi Warga Negara dalam Pertanahan dan Keamanan

Proses Perencanaan Wilayah dan Kota

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Fenomena Tanah Terlantar (Menuntut Tanggung Jawab Moral aparat dan Peran Serta Masyarakat) - Peranan Nagari di Bidang Pendaftaran Tanah Dalam Era Otonomi Daerah di Prop.Sumbar - Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan - Perubahan Struktur Tata Ruang Wilayah - eksistensi Pendidikan Tinggi Kedinasan.

Teologi Ekonomi: Partisipasi Kaum Awam Dalam Pembangunan Menuju Kemandirian Ekonomi

Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif Dalam Penataan Ruang di Indonesia

Elite Vs Massa

STUDI PELAKSANAAN LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2005

PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN PADA SUB SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DALAM PROGRAM SERTIPIKASI MASSAL SWADAYA (Studi di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah)

PERANAN SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMBERDAYAAN DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kabupaten Bantul)

FUNGSI PENYULUHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN (Studi Di Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan)

STUDI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MENGENAI BPHTB DI KABUPATEN SLEMAN

COMMUNITY MAPPING DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI DUSUN PLIYANG DESA TANGGUMONG KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG