
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | POLICY PAPER KAJIAN KEBIJAKAN PERTANAHAN UNTUK MEMINIMALKAN TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH: ANALISIS POLA PERMASALAHAN, REGULASI TERKAIT, DAN REKOMENDASI KEBIJAKANNYA. - Kerjasama Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang Dan pertanahan Dengan Or - 2024 - Kebijakan Pertanahan,Kepemilikan Tanah |
![]() | POLICY PAPER URGENSI PENGENDALIAN TRANSAKSI TANAH DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PASAR TANAH DI INDONESIA - Pusat pengembangan dan Standarisasi kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan n - 2024 - Transparansi Pasar Tanah |
![]() | DIGITAL FORTESS - St. Martin's Paperbacks - 2000 - Fiksi Inggris,Inteligen |
![]() | Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing (Tinjau Politik Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia) - STPN Press - 2015 - Politik Hukum,Perlindungan WNI |
![]() | Tinjauan Hukum Pertanahan - Pradnya Paramita - 2009 - Hukum,Hukum Pertanahan |
![]() | Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan - Buku Kompas - 2008 - Sengketa,Tanah,Mediasi |
![]() | SISTEM HUKUM INDONESIA PRINSIP-PRINSIP & IMPLEMENTASI HUKUM DI INDONESIA - Rajawali Pers - 2017 - Ilmu Hukum Indonesia |
![]() | LEGALITAS DAN LEGITIMASI SURAT KETERANGAN TANAH : mengusahakan perlindungan hukum yang realitis terhadap penguasaan tanah secara sah di indonesia - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2024 - Surat Keterangan Tanah,SKT |
![]() | HUKUM SURAT BERHARGA GENERASI SATU, DUA DAN TIGA - Pustaka Pelajar - 2022 - Surat Berharga,Ilmu Hukum |
![]() | PROYEK INFRASTRUKTUR & SENGKETA KONTRUKSI - Prenadamedia Group - 2018 - Sengketa Kontruksi |
![]() | Restorative Justice
Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional Hukum Penguasaan, Pemilikan, & Konflik Saka Sebuah Penelitian Hukum (Legal Research) - Pustaka Pelajar - 2013 - Ilmu Hukum |
![]() | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
(Studi di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lewokluok,Masyarakat Hukum Adat,Tanah Ulayat,Kawasan Hutan,Pendaftaran Tanah |
![]() | KONFLIK HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MANDACAN DENGAN PT.PERTAMINA PERSERO (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.G/2021/PNMnk.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konflik Hak Ulayat |
![]() | PROBLEMATIKA DAN DAMPAK INVESTASI KEBUN JAGUNG OLEH PT BINTUNIAGRO PRIMAPERKASA (BAPP) DI DISTRIIK KEBAR KABUPATENTAMBRAUW PROVINSIPAPUABARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Adat,Investasi kebun jagung,PT BAPP |
![]() | PENGAMANAN ASET TANAH BELUM BERSERTIPIKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Aset Tanah,Pengamanan,Pemerintah Daerah |
![]() | PELAKSANAAN PENATAAN AKSES BERBASIS KEMITRAAN PADA LOKASI PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT PASCA REDISTRIBUSI TANAH (STUDI DI DESA MEREJEMEG, KECAMATAN MASNI, KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penataan Akses,Kemitraan,Peremajaan Sawit Rakyat |
![]() | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN PULAU OLEH PIHAK ASING DI PULAU-PULAU KECIL.
(STUDI DI PULAU GILI NANGGU, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Pulau,Batas Maksimum,Pulau,Pulau Kecil,Pihak Asing,Hak Guna Bangunan |
![]() | PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA SIBORU DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KAMPUNG SIBORU KABUPATEN FAKFAK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Pembangunan Bandara,Dampak Sosial,Ekonomi,Masyarakat,Fakfak |
![]() | ANALISIS INVENTARISASI PENGELOLAAN ASET TANAH PADA DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN, PROVINSI PAPUA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Inventarisasi Pengelolaan Aset,Aset Tanah,Komparatif Apl;ikasi SAKTI dan SIMDA,BMD |
![]() | PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN DI KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2001 - Pengadaan Tanah,Pembangunan Bendungan |