Perang Kota Kecil - Kekerasan Komunal Dan Demokratisasi di Indonesia

Melayu Pesisir dan Batak Pegunungan

Jelajah Musi : Eksotika Sungai di Ujung Senja

Komunikasi Masa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-Negara Dunia Ketiga

Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan

Ekologi Politik Nelayan

Duapuluh Tahun Penelitian Pedesaan

Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif

Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya Pemberdayaan - Panduan Bagi Praktisi Lapangan

Kajian Spasial Valuasi Ekonomi Lahan Pertanian Terkonversi dan Dampaknya Terhadap Produksi Pangan Di Kabupaten Sleman

Ekspedisi Tanah Papua - Laporan Jurnalistik Kompas

Jurnal Iptek Pertanahan: Pergeseran urusa legalisasi aset dari administrasi publik lama ke pelayanan publik baru dalam kerangka pengurusan pertanahan demokrasis-Legalisasi aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar-Rasa memiliki dan budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional-Policy netwrk penyelesaian sengketa tanah-Legalisasi aset sumber daya tanah(Suatu Telaah Nomatif)-Telaahan teknis yuridis pendaftaran HGR atas dan bawahtanah melalui sistem 3 dimensihak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah-Analisis kondusifitas iklim investasi daerah dari perspektif kemudahan perolehan tanah(studi kasus:kota surabaya)-Penerapan balaced scorecard sebagai tolok ukur prnilsisn kinrjs zbadan Pertanahan Nasional-Kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan kementerian prtanian dalam rangka mewujutkan ketahan pangan

JURNAL PERTANAHAN: Telaahan Kritis Terhadap Hak-hak Individual Atas Tanah dan kaitannya dengan pemperlaukan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menurut perspektif Hukum Tanah Nasional- Penerapam Standar pelayanan minimal di badan pertanahan Nasional republik indonesia- Perjanjian bagi hasil pertanian dalam perspektif distributif Land Reform- Strategis mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma Agraria- Perebutan ruang kawasan konservasi(Studi Kasus konflik agraria masyrakat sekitar/dalam kawasan taman nasional ujungkulon banten)- Kedudukan HMRS,HGU,HGB,dan hak Pakai sebagai obyek wakaf berdasarkan UU no.41 tahun 2004 (studi telaahan menurut perspektif Hukum Islam)- Menulusuri jejak konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum- Kajian mengenai hak tanggungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996- Wakaf menurut hukum pertanahan.

PEMANFAATAN CITRA SATELIT QUICKBIRD UNTUK PEMODELAN RAWAN SENGKETA PERTANAHAN DI KECAMATAN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA

OKUPASI AREAL HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VIII (PERSERO) KEBUN TALUNSANTOSA DI KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG

PEMANFAATAN CITRA SATELIT QUICKBIRD UNTUK PEMETAAN NILAI TANAH PADA KAWASAN PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG PROPINSI BALI

Keluar Dari Kemelut Maluku : Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja untuk Perdamaian Maluku

Konflik Kalbar dan Kalteng : Jalan Panjang Meretas Perdamaian

Wasiat HB IX YOGYAKARTA KOTA REPUBLIK

Otonomi Daerah dan Desentralisasi : Dilengakapi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya.