Prosiding Konferensi Internasional "Regulatory Reform on Indonesian Land Laws for People's Welfare

Prosiding: Sumatera, Lingkungan dan Pembangunan: Yang Lalu, Sekarang dan Yang Akan Datang, Bogor 16-18 September 1992) - Yves laumonier

PENGARUS PELAKSANAAN PAKET DEREGULASI PERTANAHAN OKTOBER 1993 TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH DI KAB.DATI II PASURUAN

STUDI DAMPAK PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE INDUSTRI TERHADAP MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI ZONA INDUSTRI DI KEC. CIMANGGUNG KAB. SUMEDANG

Politik Harga BBM : Eksplorasi Politik Kebijakan Subsidi Harga BBM Pemerintahan SBY-JK

Apa Perlu Rakyat Jadi Presiden

DAMPAK PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT Dl DAERAH URBAN FRINGE KOTA YOGYAKARTA (STUDI Dl DESA TRIHANGGO KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN

DAMPAK PENSERTIPIKATAN TANAH PERTANIAN Dl DAERAH URBAN FRINGE (STUDI KASUS Dl DESA SIDOARUM DAN BALECATUR KABUPATEN SLEMAN)

Akta Peralihan hak oleh PPAT terhadap tanah milik adat merupakan salah satu faktor pendorong percepatan pendaftaran tanah secara sporadik.

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Pendidikan Pancasila

Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik : Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat

Dasar-Dasar Hukum Perumahan

Contoh-Contoh Kontrak, Rekes Surat Rekes dan Surat Resmi Sehari-hari Jilid 2

STUDI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK NORMALISASI KALI KECEPAK DI KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS PROPINSI JAWA TENGAH

Perlindungan Hak Dunia Ketiga Atas Sumber daya alam

DAMPAK PEMBUKAAN HUTAN BAKAU DI PESISIR PANTAI TIMUR KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 TERHADAP UANG PEMASUKAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman )