Sinergi Perpajakan dan Pasar Modal

Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

PENGARUH KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KEC. TABANAN KAB.DATI II TABANAN.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN UNGARAN KAB. DATI II SEMARANG.

PERANAN SERTIFIKAT DALAM MEWUJUDKAN PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA ADMINISTRATIF TASIKMALAYA KAB. DATI II TASIKMALAYA.

STUDI PEMANFAATAN PETA PENDAFTARAN TANAH SESUAI PP NO.10/1961 UNTUK PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA GRABAG KAB.DATI II MAGELANG

PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN NGANGLIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Warta Perundang-undangan edisi 155, 17 februari- 23 februari 2015: Penunggak Pajak Mulai di Sandera.

Kumpulan Undang-Undang Peradilan Terbaru

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Pengantar Hukum Pajak

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dari masa ke masa

Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah

Seri Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE BUKAN PERTANIAN TERHADAP BESARNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG JAWA TENGAH.

Peraturan Perpajakan Berdasarkan Bidang Usaha 1995-1996 - Buku I (Kesatu)

Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia

STUDI PENINGKATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DAERAH KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KECAMATAN DENPASAR TIMUR DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA DENPASAR.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN TERHADAP BESARNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KEC.SOKARAJA KAB. DATI II BANYUMAS

STUDI TENTANG HARGA TANAH MENURUT HARGA UMUM DAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK (NJOP) DI KABUPATEN PURWAKARTA