STUDI DEVIASI HARGA TANAH YANG TERTERA DI DALAM AKTA JUAL BELI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP NILAI JUAL OBYEK PAJAK DAN HARGA PASAR DI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI PROPINSI JAWA TENGAH

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan KOntribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pajak daerah(Studi Kasus Di Kabupaten Sleman)

Kamus Hukum : Rangkuman Istilah-Istilah dan pengertian dalam hukum internasional, hukum perdata, hukum pidana, hukum Islam, hukum perburuhan, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum agraria, hukum pajak, hukum telematika, dan hukum lingkungan

Undang-Undang Pajak Ketentuan umum Dan Tata Cara perpajakan KUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan - Faktor Penyesuaian Pajak Penghasilan (Kep.Men. Keu. No. 78/KMK.01) 1990

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan - Faktor Penyesuaian Penghituhgan Pajak Penghasilan

Petunjuk Pelaksanaan pemotongan pajak Penghasilan faktor Penyesuaian Penghitungan Pajak Penghasilan

Majalah Mingguan Warta PerUndang-Undangan Edisi 210.15 Maret-21 aret 2016 Pengampunan Pajak Atau Potong Anggaran.

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Fungsi PPAT Dalam Jual Beli Tanah dan Bangunan yang Berkaitan dengan Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan HAT dan Bangunan

Tax review dan Strategi Perencanaan Pajak

Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah

PERAN PPAT DAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH DARI PAJAK DI KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ONLINE (SIMPONI) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA

PEMANFAATAN PETA ZONA NILAI TANAH UNTUK RANCANG BANGUN APLIKASI LAYANAN PNBP, PBB DAN BPHTB (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah)

Withholding Tax

Tindak Pidana Perpajakan

PERANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK TANAH DENGAN KLASIFIKASI 32 DI KOTAMADYA PADANG.

ANALISIS PEMANFAATAN PETA PENDAFTARAN TANAH UNTUK PENETAPAN NILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN PEKIRINGAN KECAMATAN KESAMBI KOTAMADYA CIREBON PROP. JAWA BARAT.