PENGANTAR HUKUM INDONESIA

PELAKSANAAN PENCATATAN BLOKIR (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DAN KANTOR KABUPATEN BANTUL)

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak

Proses Pembuatan Akta Sebagai Bukti Telah Di Lakukannya Pembuatan hukum Tertentu Mengenai Hak Atas Tanah Dan Kaitannya Dengan pajak(BPHTB) dan PPh Final)

Peran Dan Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Tentang Pajak Yang Dalam Pengalihan Dan Perolehan Hak Atas Tanah Pada Akta-Akta Yang Di Buat PPAT

EFEKTIVITAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERPUSAT TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi)

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN TERHADAP BESARNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN KALIWUNGU, KABUPATENKENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NONPERTANIAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH Dl KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENYELENGGARAAN URUSAN PERTANAHAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN DAERAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERANAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH AKIBAT PENINGKATAN STATUS KOTA ADMINISTRATE MENJADI KOTA TERHADAP HARGA TANAH Dl KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DAMPAK PENGEMBANGAN WELAYAH TERHADAP HARGA DASAR TANAH DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA ADMINISTRATE CILACAP

PENGADAAN TANAH UNTUK LOKASI PEMBORAN SUMUR EKSPLORASI PANAS BUMI DANPEMBANGUNANPEMBANGKITLISTRIK TENAGA PANAS (PLTP) OLEH PERTAMINA DI DESA SILANGKITANG KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN TAPANULIUTARA PROP1NSI SUMATERA UTARA

PENGARUH PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN TERHADAP HARGA TANAH DI KOTA KENDARI PROPINSI SULAWESI TENGGARA

KONTRIBUSI BIDANG PERTANAHAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN TERHADAP NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) Dl KABU PATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

STUDI DEVIASI HARGA TANAH YANG TERTERA DI DALAM AKTA JUAL BELI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP NILAI JUAL OBYEK PAJAK DAN HARGA PASAR DI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI PROPINSI JAWA TENGAH

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan KOntribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pajak daerah(Studi Kasus Di Kabupaten Sleman)

Kamus Hukum : Rangkuman Istilah-Istilah dan pengertian dalam hukum internasional, hukum perdata, hukum pidana, hukum Islam, hukum perburuhan, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum agraria, hukum pajak, hukum telematika, dan hukum lingkungan