RESISTENSI MASYARAKAT PESISIR PANTAI TERHADAP RENCANA PENAMBANGAN PASIR BESI DI KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN MENURUT PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (Studi Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah)

TANTANGAN MEMBANGUN KADASTER MULTIGUNA DI BIDANG PERTANAHAN DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

STUDI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MENGENAI BPHTB DI KABUPATEN SLEMAN

PERBEDAAN LUAS BIDANG TANAH ANTARA DATA SPPT PBB DAN DATA SERTIPIKAT BESERTA AKIBATNYA (Studi di Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman)

DAMPAK LEGALISASI ASET TANAH LAUT UNTUK PERMUKIMAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN EKOLOGIS KAWASAN PESISIR (Studi di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau)

PEMANFAATAN SULTAN GROND UNTUK USAHA PARIWISATA GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI PANTAI KUWARU KABUPATEN BANTUL

Himpunan Peraturan 3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1995-1996 - Dilengkapi Peraturan Pajak Deregulasi 26 Januari 1996

Himpunan Peraturan 2 Pajak Penghasilan (PPH) 1995-1996

Dasar-Dasar Ilmu Administrasi

Ekonomi Rakyat dan Program IDT

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Tahun 1996-1997 - Dilengkapi : Pajak Sewa Tanah/Bangunan, Pajak Transaksi Penjualan Tanah, Pajak Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan

Himpunan Tindak Lanjut Peraturan Perpajakan

Peraturan Perpajakan Berdasarkan Bidang Usaha 1995-1996 Buku II

Petunjuk Pelaksanaan 4 UU Perpajakan

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak

Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia

Tanya Jawab Perpajakan 1 - Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bea Meterai (BM) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tanya Jawab Perpajakan 2