PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: pada
KATA KUNCI: pada
 | STRATEGI PELAKSANAAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Strategi,Sertipikat Elektronik,Kantor Pertanahan,Kediri |
| RESPONSIBILITAS MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2024 DI DESA CIBUNGUR, KECAMATAN SUKARESMI, KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Responsibilitas |
| IMPLEMENTASI PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN UNTUK MASYARAKAT EKONOMI RENDAH MELALUI DANA KEISTIMEWAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KALURAHAN PONDOKREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pemanfaatan Tanah Kalurahan,Kesejahteraan Masyara |
| EVALUASI PENGGUNAAN LAHAN BERDASARKAN INDEKS POTENSI LAHAN DAN KESESUAIANNYA TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Indeks Potensi Lahan,Pendekatan Keruangan,Sistem |
| PENGARUH LAHAN PERTANIAN TERHADAP PRODUKSI PANGAN DAN KEMAMPUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN PENDUDUK (Studi di Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Lahan Pertanian,Produksi Pangan,Alih Fungsi Laha |
| IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI TATA RUANG (SITARU) DALAM PELAYANAN INFORMASI RENCANA TATA RUANG BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - SITARU,Rencana Tata Ruang,150 25010 |
| MEDIASI TIPOLOGI SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN PENYELESAIANNYA DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sengketa Tanah |
| ANALISIS KEBLJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA WIYONO KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN STUDI KASUS TAHUN 2018 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi kebijakan,Pendaftaran Tanah Sistemat,Anomali,dan Analisis SWOT,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebija |
| ANALISIS PROBLEMATIKA DAN SOLUSI KEGIATAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DALAM TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL YOGYAKARTA BAWEN DI KABUPATEN SLEMAN (Studi di Kalurahan Margokaton, Kapanewon Scyegan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Jalan Tol,inventarisasi dan identifikasi,Margokaton,Sleman |
| OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM KAWASAN SEMPADAN PANTAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Hak Pengelolaan,Pemerintah Kabupaten Pangandaran,Kendala,Pemanfaatan,Kewenangan |
| PERBANDINGAN NILAI ZONA NILAL TANAH BADAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP ZONA NILAI TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI KAWASAN NEGLASARI KELURAHAN CIBULUH KECAMATAN BOGOR UTARA TAHUN 2023 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Zona Nilai Tanah,Bapenda,BPN,NJOP,Kelurahan Cibuluk |
| STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sengketa Pertanahan,Mediasi,Strategi,Kantor Pertanahan,SWOT GAP Analysis |
| KEPASTIAN KEPEMILIKAN ATAS TANAH RELOKASI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEMANTOK DI KABUPATEN NGANJUK, PROVINSI JAWA TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kepastian Kepemilikan,Relokasi,Bendungan Semantok |
| PROBLEMATIKA DAN UPAYA PENYELESAIAN IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Permasalahan |
| DAMPAK TIDAK TERKOORDINASINYA ADMINISTRASI TANAH TERINDIKASI TERLANTAR BAGI LAYANAN PEMECAHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Terindikasi Terlantar,Inventaritasi,Pemecahan Hak Atax Tanah,HGB |
| ACCES REFORM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA KARE KECMATAN KARE KABUPATEN MADIUN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Acces Reform,Partisipasi masyarakat,Peningkatan |
| PENSERTIPIKATAN TANAH KOMUNAL HASIL REDISTRIBUSI SEBAGAI SOLUSI PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI BEKAS ANGGOTA GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) (STUDI KASUS KABUPATEN ACEH BESAR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Tanah komunal,redistribusi tanah,pensertipikatan |
| PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PERTANAHAN (STUDI DI KAPANEWON GAMPING, KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pelaksanaan,administrasi pertanahan,pemerintah kahirahan,problematika |
| DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL PASCA PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH (Studi Kasus di Kampung Harmoni Semanggi, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peremajaan Permukiman Kumuh,Dampak Ekonomi,Dampak Sosial,Peremajaan |
| PERAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM PENENTUAN BATAS ADMINISTRASI DESA LANGGENG, KECAMATAN TLOGOMULYO, KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PTSL,batas administrasi desa,penetapan dan penegasan batas |
