Tanah, Rakyat dan Demokrasi

Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Atau Kota di Indonesia

Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)

Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945

Percaya Sukses, Harus Sukses

HUBUNGAN TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK DENGAN PERUBAHAN PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN SEWON KAB. DATI II BANTUL PROP. D.I.YOGYAKARTA.

PENGARUH PEMBERIAN HAK GUNA USAHA KEPADA PT PERKEBUNAN MINANGA OGAN TERHADAP MASYARAKAT SEKITARNYA DI KECAMATAN PENINJAUAN KAB. DATI II OGAN KEMIRING ULU.

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia : Isu-Isu Penting

PENEGASAN KONVERSI BEKAS HAK MILIK ADAT DAN PERMASALAHANNYA PADA KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II BOGOR.

STUDI PEMEKARAN KOTA DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DARI PERTANIAN KE NON PERTANIAN DIKAITKAN DENGAN PRODUKSI PADI DI KOTA ADMINISTRATIF KLATEN.

PENGARUH PENGAWASAN KEPALA KANTOR TERHADAP PERSONIL DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PONTIANAK PROP. KALBAR.

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB PENGGUNAAN TANAH DI KEC. KOTO TANGAH KOTAMADYA PADANG PROPINSI DATI I SUMBAR.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH KE NON SAWAH TERHADAP PRODUKSI PADI DI KAB. BANTUL.

PENGARUH PENYUSUTAN LUAS AREAL SAWAH AKIBAT PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP PENDAPATAN PETANI PADA SEKTOR PERTANIAN DI KEC. LEMAHABANG KAB. DATI II BEKASI PROP. JABAR.

Sosiologi Politik - Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik

PENERAPAN SISTEN INFORMASI PERTANAHAN AREA NETWORK GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PELAYANAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURABAYA

PEMBUATAN SURAT UKUR DILUAR DESA LENGKAT DI KEC. PADALARANG KAB.DATI II BANDUNG PROP. JAWA BARAT (TINJAUAN PERATURAN KBPN NO. 3/1989 DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PENGUKURAN DESA DEMI DESA)

PEMAHAMAN DESKRIPSI JABATAN DAN PRESTASI KERJA : STUDI TENTANG PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KAB. SEMARANG PROP. JAWA TENGAH

Membagi Warisan (Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW edisi revisi

Buka Pintar Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa