
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Fenomena Tanah Terlantar (Menuntut Tanggung Jawab Moral aparat dan Peran Serta Masyarakat) - Peranan Nagari di Bidang Pendaftaran Tanah Dalam Era Otonomi Daerah di Prop.Sumbar - Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan - Perubahan Struktur Tata Ruang Wilayah - eksistensi Pendidikan Tinggi Kedinasan. - STPN - 2003 - Fenomena Tanah Terlantar |
![]() | Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah - Tugu Jogja Grafika - 2007 - Otonomi Daerah,Tata Ruang |
![]() | Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas - Menjarah Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang - Potret Konflik Agraria di Indonesia - Suku Anak Dalam Batin 9 dan Konflik Seribu Hektar Lahan Sawit Asiatic Persada - Anatomi Konsep Penyelesaian Konflik Agraria: Studi Perbandingan antara Ranah Kebijakan dan Ranah Perjuangan Agraria - Petani Melawan Perkebunan: Perjuangan Agraria di Jawa Tengah - Land Grabbing dan Potensi Internal Displacement Persons (IDP) dalam Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua - Perampasan Tanah dan Konflik: Kisah Perlawanan Sedulur Sikep - Perlawanan Ekstra Legal: Transformasi Perlawanan Petani Menghadap Korporasi Perkebunan - Kontekstualitas Affirmative Action dalam Kebijakan Pertanahan di Yogyakarta - Dilematika Pelaksanaan Otonomi Dibidang Pengelolaan Sumberdaya Alam/Agraria - STPN Press - 2013 - Konflik Agraria |
![]() | KOMPARASI KUALITAS PELAYANAN PPAT SEMENTARA DAN PPAT (STUDI DI KABUPATEN DEMAK PROPINSI JAWA TENGAH) - STPN Yogyakarta - 2009 - PPAT |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN - STPN Yogyakarta - 2009 - BPHTB |
![]() | TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN REKLAMASI PANTAI DI KOTA BATAM (Studi di PLTU Batam Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam) - STPN Yogyakarta - 2012 - Ijin Lokasi,Reklamasi Pantai |
![]() | Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah - Navila - 1999 - Hukum Pertanahan |
![]() | Desa Mengepung Hutan - Lembaga Arupa |
![]() | Kebijakan Publik - Formulasi, Implemen dan Evaluasi - PT. Elex Media Komputindo - 2003 - Kebijakan,Publik |
![]() | Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003) - Tugu Jogja Pustaka - 2005 - Pertanahan,Otonomi Daerah |
![]() | Menuju Masyarakat Mandiri - Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial - PT Gramedia Pustaka Utama - 2003 - Masyarakat |
![]() | Himpunan Pidato 2000 Mendagri dan Otonomi Daerah selaku Ka.BPN - BiroKum.Mas.BPN - 2000 - Himpunan Pidato |
![]() | Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa - Sinar Grafika - 2007 - Otonomi Daerah |
![]() | Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah - Andi - 2004 - Manajemen |
![]() | Kepemimpinan Kepala Daerah - Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah - Sinar Grafika - 2010 - Kepemimpinan |
![]() | Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia - Aneka Ilmu - 2003 - Otonomi Daerah |
![]() | Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan, Himpunan Peraturan tentang Kenotariatan - PT RajaGrafindo Persada - 2007 - Notaris |