Analisis CSIS "Pengelolahan Sumber Daya Hutan dan Peran Lembaga Donor" - Hutan Sebagai Aset Strategis, Perkembangan Kehutanan Indonesia pada Era Reformasi, Pelaksanaan Desentralisasi di Bidang Kehutanan dalam Rangka Pengelolahan Hutan Lestari di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pengusahaan Hutan di Era Otonomi Daerah, Bantuan Luar Negeri dan Sektor Kehutanan Indonesia, Hutan Indonesia dari Kacamata Bank Dunia, Interaksi antara Pemerintah dan Donor di Sektor Kehutanan, Membangun Koordinasi Pemerintah-Donor Bagi Pelaksana Reformasi Sektor Kehutanan Potensi Peran Pendekatan Sektoral, Politik Ekonomi Serat Kayu, Keuangan, dan Utang dalam Industri Pulp dan Kertas Indonesia-

JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN: KAJIAN EKONOMI NEGARA BERKEMBANG Globalisasi, Perekonomian, Sistem Ekonomi Nasional, Dan Otonomi Daerah - Kandungan Inpor Dan Daya Saing Internasional Barang-Barang Berteknologi Tinggi - Ketidakadilan Vertikal Dalam Penetapan Pajak Bumi Dan Bangunan: Kasus Yogyakarta - Permintaan Uang Di Indonesia Tahun 1967-1996 Konsep Keynesian Dan Monetaris Dengan Pendekatan PAM - Ekspansi Pengeluaran Pemerintah Dan Responsivitas Sektor Swasta - Pembangunan Agroindustri Dalam Menggerakkan Perekonomian - Dampak Liberalisasi Finansial Indonesia Dan Korea Selatan Terhadap Perekonomian: Sebuah Studi Komparasi

WIDYA BHUMI: Karakter Hukum Konsulidasi Tanah Perkotaan - Konsulidasi Tanah dan Pengembangan Kota Otonomi - Dampak Pembangunan Permukiman Terhadap Lingkungan Hidup - The Application Of Quality Rating Value Estimation - stainable Envirmental management of The Karst ecosystem Area.

JURNAL MAGISTER HUKUM Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan, Hukum Negara dan Keprihatinan Lokal Kasus Komunitas Lokal di Sabu, Pengaruh Oemerintah yang Baik dan Dipercaya Terhadap Percepatan Implementasi Inovasi dan Pembaruan dalam Otonomi Daerah, Fungsi dan Penormaan Freies Ermessen dan Peraturan Kebijaksanaan dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia, Hukum dan Kebijaksanaan Kependudukan: Tinjauan Program Transmigrasi dalam Perspektif Sistem Hukum, The Development of Codes of Conduct on Translational Corporations, Resistensi Sistem Bisnis Islami dan Sistem Bisnis Sekuler Terhadap Defiasi Pasar, Putusan Abitrase Asing dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Indonesia, Problematika dan Analisis Hukum Modal Venturan Sebagai Lembaga Pembiayaan, Peran Wahyu dalam Penetapan Hukum Islam, Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu, Perspektif Hukum Utang Luar Negeri Indonesia

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Fenomena Tanah Terlantar (Menuntut Tanggung Jawab Moral aparat dan Peran Serta Masyarakat) - Peranan Nagari di Bidang Pendaftaran Tanah Dalam Era Otonomi Daerah di Prop.Sumbar - Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan - Perubahan Struktur Tata Ruang Wilayah - eksistensi Pendidikan Tinggi Kedinasan.

Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah

Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas - Menjarah Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang - Potret Konflik Agraria di Indonesia - Suku Anak Dalam Batin 9 dan Konflik Seribu Hektar Lahan Sawit Asiatic Persada - Anatomi Konsep Penyelesaian Konflik Agraria: Studi Perbandingan antara Ranah Kebijakan dan Ranah Perjuangan Agraria - Petani Melawan Perkebunan: Perjuangan Agraria di Jawa Tengah - Land Grabbing dan Potensi Internal Displacement Persons (IDP) dalam Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua - Perampasan Tanah dan Konflik: Kisah Perlawanan Sedulur Sikep - Perlawanan Ekstra Legal: Transformasi Perlawanan Petani Menghadap Korporasi Perkebunan - Kontekstualitas Affirmative Action dalam Kebijakan Pertanahan di Yogyakarta - Dilematika Pelaksanaan Otonomi Dibidang Pengelolaan Sumberdaya Alam/Agraria

KOMPARASI KUALITAS PELAYANAN PPAT SEMENTARA DAN PPAT (STUDI DI KABUPATEN DEMAK PROPINSI JAWA TENGAH)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN REKLAMASI PANTAI DI KOTA BATAM (Studi di PLTU Batam Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam)

Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Desa Mengepung Hutan

Kebijakan Publik - Formulasi, Implemen dan Evaluasi

Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)

Menuju Masyarakat Mandiri - Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial

Himpunan Pidato 2000 Mendagri dan Otonomi Daerah selaku Ka.BPN

Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa

Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah

Kepemimpinan Kepala Daerah - Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia