PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS DESAPERDIKAN DIDESAGDUPI3RNO KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN PROPINSI JAWA TIMUR

Majalah Ilmiah Tri Wulan STPN Widya Bhumi Peranan Penataan Pertanahan Dalam Pembangunan Wilayah Pesisir Dan laut Di Era Otonomi Daerah

Widya bhumi majalag Ilmiah tri Wulan STPN Otonomi Daerah; Upaya mewujudkan Keadilan Sosial Bidang pertanahan

Sastra Indonesia Warna Daerah NTT

Pemerintah Daerah Memahami Konsep Implementasi dan Tantangan Otonomi Khusus Papua

Politik Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Pasca Orde Baru

Telaah Kritis Teori Negara Hukum : Konstitusi dan Demokrasi dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD-1945

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah (Simda)

Titik Berat otonomi pada daerah tingkat II

Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka - Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures 2000

Peran PPATDalam Penetapan NPOP BPHTB Berkaitan dengan Otonomi Daerah Kabupaten Bantul

Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia

Pokok-Pokok Administrasi Publik Dan Implementasinya

Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah

Majalah Buletin Jogjawara No.05 Tahun XXXV mei 2008 : Membangun Budaya Perkantoran yang produktif ; Badan Permusyawaratan Desa pada Era Otonomi Desa ; Memanusiakan Siswa Pengguna Narkoba : Sekretaris di Era Globalisasi.

Buletin BPN Edisi 1 Desember 2002: Katatiskhon Publikasi Kadaster & Pendaftaran Tanah, Kadaster Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Membangun Visi Bersama - Aspek-Aspek Penting dalam Reformasi Pendidikan

Ilmu Pendidikan

Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 (UU.No.22, 25 dan 28-1999 Dilengkapi Juklak Otonomi Daerah 2001