KOMPARASI KUALITAS PELAYANAN PPAT SEMENTARA DAN PPAT (STUDI DI KABUPATEN DEMAK PROPINSI JAWA TENGAH)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN REKLAMASI PANTAI DI KOTA BATAM (Studi di PLTU Batam Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam)

Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Beberapa Aspek Sosiologi Hukum - Kata sambutan: Prof. DR. Komar Kantaatmadja, S.h., LL.M

Desa Mengepung Hutan

Irigasi di Indonesia Strategi dan Pengembangan

Kebijakan Publik - Formulasi, Implemen dan Evaluasi

Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)

Menuju Masyarakat Mandiri - Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial

Himpunan Pidato 2000 Mendagri dan Otonomi Daerah selaku Ka.BPN

Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa

Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta

Jaringan Komputer

Kepemimpinan Kepala Daerah - Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan, Himpunan Peraturan tentang Kenotariatan