Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 (UU.No.22, 25 dan 28-1999 Dilengkapi Juklak Otonomi Daerah 2001

Fotogrametri

Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa

Visi ABRI Menatap Masa Depan

Undang-Undang BHP (Badan Hukum Pendidikan)

Teori dan Praktek Penilaian Properti

Pasang Surut Otonomi Daerah

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

PERANAN PETA FOTOGRAMETRI DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KOTAMADYA DATI II DENPASAR.

APLIKASI PEMETAAN FOTOGRAMETRIS UNTUK MENDUKUNG PETA PENDAFTARAN TANAH DI KAB. DATI II PURWAKARTA PROP. JAWA BARAT.

PERANAN KOORDINASI ANGGOTA PANITIA DALAM RANGKA PENYELESAIAN PROSES PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROP.DIY

Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif

Otonomi Versi Negara

Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia

Otonomi Daerah di Era Reformasi

Otonomi Ranjau Ranjau Daerah

UU. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Atau Kota di Indonesia

Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-undang Dasar 1945

PERANAN PENGHULU SUKU DI BIDANG PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK ADAT DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN DATI II SOLOK PROP.SUMBAR.