PROBLEMATIKA PERAN PEJABAT PEMBUAT AΚΤΑ TANAH DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK MELALUI JUAL BELI DI KABUPATEN PURBALINGGA (Studi di Kantor Notaris Selaku PPAT Charenina Dewirani, S.H,. M.Kn.)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT)

Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 JABATAN NOTARIS - Dilengkapi dengan: Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Tahun 2003 Tentang Kenotarisan

FENG SHUI DAN KEKAYAAN BUDAYA CHINA

PENYUSUNAN KONTRAK

PENILAIAN OTENTIK DALAM PEMBELAJARAN BAHASA

KESAHAJAAN : SEBUAH PERSPEKTIK DAN LANGKAH MENGELOLA DIRI DALAM FILOSOFI KESEDERHANAAN HIDUP UNTUK BERSIASAT DALAM MENGEMBANGKAN DIRI

Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis Nasional Bagian I Rekontruksi Dalam Perdebatan

Malam Bencana 1965 Dalam Belitan krisis Nasional Bagian 3 Berakhir dan Bermula

Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara

Proses Pembuatan Akta Tanah di Kantor Notaris-PPAT Aries Djoko Surjono Kabupaten Bantul

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Karena Jual Beli Untuk Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

Tertib Laporan Bulanan dan Pengelolaan Warkah Oleh PPAT

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Indonesia Setelah Berlakunya UUPA

Peran Dan Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) Di era keterbukaan Informasi Pertanahan

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Praktik Hibah Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah

Tugas Dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pembuatan Akta Otentik Dan blanko Akta PPAT

Tindakan PPAT Dalam Menyikapi proses Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar

Tindakan PPAT Dalam Menyikapi Proses Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar