Tanah, Rakyat dan Demokrasi

Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

PENGARUH PENGAWASAN KEPALA KANTOR TERHADAP PERSONIL DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PONTIANAK PROP. KALBAR.

Buku Pintar Pengembangan Regulasi Desa

Warta Perundang-undangan edisi 117, 20 mei- 26 mei 2014: Awas Anak dari Pedofilia.

Mum's List : Ketika Harapan Hadir di Tengah Duka

Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya - Tinjauan Tentang Kerapatan Adat

Warta Perundang-undangan edisi 144, 02 desember- 08 desember 2014: Mengurai Sengkarut KTP Elektronik.

Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan

PERANAN KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAMBI DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II JAMBI.

PENSERTIPIKATAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KECAMATAN ILIR TIMUR I KOTAMADYA DATI II PALEMBANG PROPINSI SUMATERA SELATAN

Pendidikan Wawasan Kebangsaan (tantan

STUDI MENGENAI PROSES REKLAMASI TANAH DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH TERHADAP TANAH YANG DIHASILKAN DI KOTAMADYA TINGKAT II SEMARANG.

STUDI PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH DAN PRODUKTIVITAS TANAH PERTANIAN DI DESA BAKUNG KECAMATAN JOGONALAN KABUPATEN KLATEN.

Pikiran Kritis Untuk Rakyat Indonesia

Konflik Sosial Proses Ganti Rugi Lahan dan Bangunan Korban Lumpur Lapindo

Kamus Singkatan dan Akronim Baru dan Lama

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

PENGARUH PENGALIHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN TERHADAP LUAS PEMILIKAN TANAH DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI DESA BANYURADEN KECAMATAN GAMPING KABUPATEN DATI II SLEMAN DIY.

Hukum Hak Tanggungan