DAMPAK KERJASAMA EKONOMI INDONESIA SINGAPURA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PROPINSI RIAU TERHADAP SERTIPIKAT TANAH DI KABUPATEN KEPULAUAN RIAU.

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

PP. No. 10 Tahun 1983 dan SE No. 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Serta Petunjuk Pelaksanaannya

Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

PEMANFAATAN PETA PERTANAHAN DALAM PENETAPAN DAERAH ZONE INDUSTRI DI KECAMATAN CEMPAKA KAB. PURWAKARTA PROP. JAWA BARAT (STUDI KASUS).

Perekonomian Indonesia

Tinjauan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan benda-benda yang ada diatasnya

The Exetended Case Method - Four Countries, Four Decades, Four Great Transformations, And One Theoretical Tradition

Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia

Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia - Jilid II (Diperlengkap)

Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia

Perumusan Kebijaksanaan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia

UUD 1945 dilengkapi: 1. Sejarah UUD 1945 sejak pembentukan hingga amandemen pada Zaman Reformasi 2. Alamat Kantor Departemen dan Kantor Gubernus se - Indonesia 3. Susunan Kabinat Indonesia Bersatu Hasil Reshuffle 2007

Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah di Indonesia

Pra-Peradilan di Indonesia

Sistem Nasional

Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto Tahun 1983

Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Atau Kota di Indonesia

Pembangunan Pedesaan di Indonesia

Sistem Pemerintahan Indonesia