PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: one
KATA KUNCI: one
 | STRATEGI PERCEPATAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI BANTUL BARAT TERINTEGRASI OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - RDTR,OSS,percepatan penyusunan,integrasi sistem; tata ruang |
| EVALUASI TERHADAP MONITORING BERKAS DALAM PROSES ALIH MEDIA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ELEKTRONIK MENGGUNAKAN APLIKASI SIAMEL (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Monitoring Berkas,Alih Media,Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik |
| PENGARUH LUAS LAHAN TERHADAP KONDISI EKONOMI MASYARAKAT DESA NGLINGGIS KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK AKIBAT PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Perubahan penggunaan lahan,Pembangunan infrastruk,Mata pencaharian,Tingkat pendapatan,Kesempatan k |
| KENDALA DIGITALISASI SERTIΡΙΚΑΤ ΤΑΝΑΗ DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Digitalisasi,Sertipikat Tanah,Kendala,Strategi,Kantor Pertanahan Cianjur |
| PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PEKANBARU-BANGKINANG DI KAWASAN HUTAN DESA RIMBO PANJANG, KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol,Kawasan HPK,Kompensasi |
| PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ASET EKS BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) (Stadı Kases di Kantor Pertanahan Kota Bogor) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - aset eks BLBI,sertipikat tanah,tumpang tindih |
| ANALISIS DAYA DUKUNG LAHAN PERTANIAN DAN PENENTUAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN UNTUK MENDUKUNG STABILITAS SWASEMBADA BERAS DI KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Daya Dukung Lahan,Swasembada Beras,Alih Fungsi Lahan,Zomasi |
| PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KUALITAS PELAYANAN TERHADAP INDERS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PELAYANAN TANAH AKHIR PEKAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Pelayanan,Indeks Kepuasan Masyarakat,program Pelataran,Kantor Pertanahan Kabupaten Bog |
| PERSEPSI MASYARAKAT KOTA BANDUNG TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Digitalisasi Pertanahan,Sertipikat Elektronik,Persepsi Masyarakat,Sosialisasi |
| ANALISIS KENDALA DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR DI KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pengadaan tanah,jalan lingkar timur,sukoharjo,kendala,solusi |
| IMPLEMENTASI PELAYANAN PERALIRAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK II KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peralihan Hak,Jual Beli Elektronik,Pelayanan Pertanahan |
| PERBANDINGAN KONSEP BANK TANAH INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Flyover,kondisi sosial,ekonomi masyarakat,pengadaan tanah,Kota Bandung |
| PENGARUH PERUBAHAN SERTIPIKAT DARI ANALOG MENJADI ELEKTRONIK TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kinerja Pegawai,Sertipikar Elektromk,Sitem Kerja |
| INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TANAH AKHIR PEKAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - administrasi pertanahan,kepuasan masyarakat,inovasi layanan publik,pelayanan akhir pekan,Pel |
| ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN GAMBAR SITUASI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERTANAHAN (STUDI KASUS HERDASARKAN PUTUSAN NO. 12/6/2024/PTUN.PLG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alat Bukti,Gambar Situasi Hukum Pertanahan,Kepastian Hukum,Sengketa Tanah |
| STRATEGI PEMBUATAN PETA PERSIL DI DESA SELODOKO KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - peta persil,integrasi,analisis SWOT |
| TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN SERTIPIKAT JEMPUT DI TEMPAT (LASERJET) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALJ (STUDI KASUS DESA BENOA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Inovasi,Pelayanan,LASERJET,Kepuasan |
| PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI PELAYANAN PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) BERUSAHA MELALUI APLIKASI ONLINE SINGLE SURMISSION (OSS) DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,KKPR,Perizinan BerusahaOnline Single Submission,OSS |
| PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pencabutan Sertipikat Hak Atas Tanah,Putusan Peng,Penyelesaian Perkara,Sengketa Tanah Indonesia |
| RESISTENSI WARGA DESA PESANGGARAN TERHADAP KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH) (Studi Kasus di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Desa Pesanggaran,PPTPKH,redistribusi tanah,resi |
