Manajemen Strategi (Business Policy)

Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)

Multipurpose Letter - Aneka Konsep Surat Untuk Berbagai Keperluan

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil

Pendaftaran Tanah di Indonesia - (Berdasarkan PP 24 Tahun 1997)

Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-organisasi Publik

Sistim Hukum di Indonesia Sebelum Per

Statistika Himpunan Soal dan Penyelesaian

Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum

Undang-Undang Pangan - Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan UU No.15 tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakayat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Latar Belakang Beserta Proses Pembentukannya

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen - Dilengkapi : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 08 s/d 12 Tahun 2001

Promoting The National Spatial Data Infrastructure Through Partnerships

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tnetang Dana Pensiun

Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia - Dilengkapi : Akta Jaminan Fidusia, Ulasan Pokok-Pokok Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Ilmu Ukur Tanah

Kebijakan dan Manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan