Jabatan Kakantah Nomor 11.95.VIII

Akta dan Uang Nomor 10.82.VII Komentar Tentang PP No.13/2010

Implikasi Kep. MK Nomor 2.122.XI

Kembalikan Pengawasan Notaris ke Pengadilan Dari Mata dan Telinga Tentang Blangko Nomor 9.81.VII

Profesi Notaris Buka Kunci dengan Banyak Ujian Kode Etik Nomor 3.75.VII

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN LANGKAT DAN KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA PENGUATAN PERMODALAN BAGI PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL (STUDI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI)

STUDI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI DESA PENGASIH KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI LEMBAGA MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 34 TAHUN 2003)

Implikasi aspek tata guna tanah terhadap persebaran jumlah sertipikat tanah di kab.wonosobo prop.jawa tengah

sosialisasi peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah

sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

Himpunan Peraturan perundang-undangan Tata ruang da Tata guna Tanah

Evaluasi Rencana umum tata ruang kota di kota salatiga prop.jawa tengah

Pensertifikatan Tanah Pertanian Bagi Petani Kecil Sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat (Di Desa Krebet Kecamatan Masaran dan Desa Somomorodukuh Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah)

Hukum dan Kearifan Lokal : Revitalisasi Hukum Adat Nusantara

STUDI TERHADAP PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KAITANNYA DENGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANTUL

BHUMI: Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Penataan Hak Atas Tanah Adat Di Prop.Bali - Distorsi Bentuk Dalam Transformasi dari UTM ke TM-3 - Penguasaan dan Pemilikan Tanah Masyarakat Suku Anak Dalam di Desa sungai Beringin Kec.Pelempat Kab.Bungo Prop.Jambi - Status Penguasaan Tanah Pasca Konflik Eknik di Kab.Sambas Prop.Kal-Bar - Evaluasi Pelaksanaan Kepres Nomor 34 thn 2003 di Kab.Semarang Prop.Jawa Tengah.

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian : Antara Harapan dan Fakta - Pemberia izin lokasi dalam otonomi daerah di bidang pertanahan (Kpres Nomor 34 tahun 2003) - Pengaturan Pertanahan di Daerah Istimiwa Yogyakarta - Pengelolaan Tanah Kas Desa - Asisten Surveyor Berlisensi Alumni DI-PPK STPN Mungkinkah Diberdayakan.