Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43tahun 2008 tentang wilayah Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Attila Raja Momok Romawi

Dispute Settlement Body-WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional-Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukumj Adat di Indonesia-Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dalam Mewujutkan Hak Masyrakat Lokal-Urgensi Fatwa dan Lembaga Fatwa Dalam Ekonomi Syariah-Perdagangan Dalan Jangka komoditi dan Kajian Hukum Kontrak derivatif Forek dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia-Manjemen Transportasi di Jakarta

TRANSFORMASI KOORDINAT PETA HAK GUNA USAHA DARI SISTEM LOKAL KE SISTEM NASIONAL (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN)

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROPINSI JAWA TENGAH

SENGKETA TANAH AKIBAT OKUPASI TANAH HAK GUNA USAHA (HGU)PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN (PDAP) OLEH MASYARAKATDI KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT

Konsulidasi Tanah Sebagai Restorasi Kerusakan Wilayah Akibat Tsunami- Aceh - Sistem Tenurial dan Implikasinya pada Pola Produksi, Distribusi Komoditi dan Konservasi Tanah (Studi di Kec.Pameungkpeuk Kab.Garut) - Kondisi Akgrokologi dan masalah Penguasaan Tanah di Kab.Cilacap Prop.Jateng - Prospek Pengembangan Pertanian non Sawah pada Tanah Timbul di Kec.Kampung Laut Kab.Cilacap - Minat Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah Terhadap Pensertipikatan Tanah (Studi di Kab.Kebumen Prop.Jawa Tengah) - Penmanfaatan Extensi 3D Analyst pada ARC VIEW GIS Untuk Pembuatan Basis Data dan Visuallisasi 3 D Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) - Analisis Konversi Ruang Terbuka Hijau ke Penggunaan Perumahan di Kec.Tembalang Kota Semarang (Green Open Spece Conversion Analysision to the Use Housing Areas in Tembalang District, Semarang City) - Rasa Memiliki dan Budaya Organisasi Badan Pertanahan Nasional - Tanah Adat, Masyarakat Adat, dan Desa Adat - Kemiskinan di Kabupaten Kediri.

Analisis Hukum Terhadap Pengakuan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 di Kabupaten Sopeng

Pola Delematis Penerapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Pepres Nomer 36 tahun 2005 yang Diperbaharui Dengan Pepres nomor 65 tahun 2006

Pelaksanaan Penetapan Batas Bidang Tnah (Hak Milik) pada Pendaftaran Tanah Sporadik Setelah Berlakunya PP Nomor 24 tahun 1997 dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlingdungan Hukum di Kabupaten Klaten

Perwilayahan Komoditas Pertanian Dalam Usaha Pengembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten wonogiri

Strategi Komonikasi Dalam Upaya Penanganan dan Penyelesaian Tumpang Tindih (OVERLAP) Sertipikat Hak Atas Tanah

Pengaturan ijin lokasi dalam penatagunaan tanah oleh pemerintah kabupaten kota dengan berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004

Kedudukan Surat Bupati Sintang Nomor 593/130/iv-Bappeda tanggal 16 juni 2008 dikaitkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan pertanahan lainnya terhadap kepentingan serta hak-hak Masyarakat pemilik Tanah Kabupaten Sintang

Implementasi Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 Terhadap Pembangunan Polder di kelurahan Air Hitam Kota samarinda

Pengawasan Transfer Dana Elektronik dalam Perspektif Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana Pencuician Uang dan Rekomondasi FATF

Pelaksanaan pembatasan Kepemilikan Tanah Perseorangan dan Keluarganya Berdasarkan Undang-undang nomor 56 PRP tahun 1960 (Studi Normatif dan Sosiologis di Kabupaten Sanggau)

Analisis Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Kudus

Keefektivitasan Peraturan kepala BPN nomor 4 tahun 1991 sebagai instrumen penggerak partisipasi masyrakat dalam pelaksanaan konsulidasi tanah perkotaan di kabupaten bandung