Pasal 15.2F yang Terlupakan Ternyata! Lanjutan Nomor 7.91.VIII

Dua Notaris Depok Diberhentikan MPN Peradilan Profesi Bukan Peradilan Umum Nomor 2.74.VII

Kode Etik MPN Itu Perlu Mencari Nomor 1 di ini Nomor 5.101.IX

Jabatan Kakantah Nomor 11.95.VIII

Akta dan Uang Nomor 10.82.VII Komentar Tentang PP No.13/2010

Implikasi Kep. MK Nomor 2.122.XI

Kembalikan Pengawasan Notaris ke Pengadilan Dari Mata dan Telinga Tentang Blangko Nomor 9.81.VII

Profesi Notaris Buka Kunci dengan Banyak Ujian Kode Etik Nomor 3.75.VII

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN LANGKAT DAN KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA PENGUATAN PERMODALAN BAGI PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL (STUDI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI)

STUDI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI DESA PENGASIH KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI LEMBAGA MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 34 TAHUN 2003)

Implikasi aspek tata guna tanah terhadap persebaran jumlah sertipikat tanah di kab.wonosobo prop.jawa tengah

sosialisasi peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah

sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

Himpunan Peraturan perundang-undangan Tata ruang da Tata guna Tanah

Evaluasi Rencana umum tata ruang kota di kota salatiga prop.jawa tengah

Pensertifikatan Tanah Pertanian Bagi Petani Kecil Sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat (Di Desa Krebet Kecamatan Masaran dan Desa Somomorodukuh Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah)

Hukum dan Kearifan Lokal : Revitalisasi Hukum Adat Nusantara