Pembetukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif

Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Tentang Pengaturan syarat kepailitan menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004-kajian konflik dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalur evakuasi tsunami alai-by pass di kota padang-Perjanjian bangun guna serah antara pemerintah kabupaten/kota dan perseroan terbatas-Dokter,pasien dan malpraktik-Penerapan prinsip tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang bus umum-Tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas menurut hukum positif-Perspektif pertanggungjawaban pidana korparasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi-The elements of sustainable utilization-Green campus initiative:transforming law in book into law in action-The world trade organization (WTO) free trade within fair trade challenges-The position of indirect evidence as verification tools in the cartel case-Interpretation of syiqaq and its procedual law at relegious court in Yogyakarta-The theorization of institutions of judicial review of the constitutionality of laws-Consumers health and safety on the internet based medical consultiation.

Jurnal Mimbar Hukum : Analisis kritik terhadap putusan mahkamah konstitusi nomer 36/PUU-X/2012 - Faktor Historis, sosiologi, politik, dan yuridis dalam penyusunan RUU HAP - Reforma Agraria paradigma pancasila dalam penataan kembali politik Agraria Nasional - Masalah keadilan pelaksanaan kewajiban virus sharing dalam sistem IHR - Perjanjian kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur publik - Kajian penguatan komonitas intelijen daerah - Suprogate mother dalam perspektif Hukum pidana Indonesia - Anti-terrorism legal framework in Indonesia Its development and challenges - The implemantation of natural disaster management progam in Indonesia between 2007 and 2013 - Creditor protection within corporate group insulvensy - Public policy Violation under new york convention - Intellektual property law in indonesia after 2001 - United kingdom and usa's legisi ations to clear historic contamination - The reform of corruption eracadication in Indonesia the prismatic law in the recont context.

Dark Road Home : Jalan Pulang Yang Kelam, Kasus Pembunuhan Mengganggu Ketenangan Komonitas Amish

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi : Dilengkapi dengan Pendapat-pendapat Pro dan Kontra

Amelia Serial Anak-Anak Mamak

Spirit Lima Presiden Republik Indonesia : Riwayat hidup, Perjuangan, Motivasi

Otonomi Daerah dan Desentralisasi : Dilengakapi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya.

APLIKASI AUTOCAD UNTUK PENGOLAHAN DATA PENGUKURAN TANAH

IMPLIKASI PENGHAPUSAN VERIFIKASI BPHTB TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Padang)

PROSPEK PENERAPAN PETA ZONA NILAI TANAH BPN BAGI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA (Studi di Kabupaten Sleman)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Desa Membangun Indonesia

PEMANFAATAN FASILITAS ONI INE SPIDERWEB PADA JARINGAII REFERENSI SATELIT PERTANAHAN UNTUK POST PROCESSINGPENGUKURAN BIDANG TAIIAH

Wacana : Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan

KETEPATAN HASIL PENYUSUNAN POTENSI OBYEK KONSOLIDASI TANAH TAHUN 2012 DI KABUPATEN SLEMAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

PEMULIHAN DATA PENDAFTARAN TANAH PASCA BENCANA KEBAKARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR

PERAN SEKSI SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA DALAM MENANGANI SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Blora)

PENGGUNAAN APLIKASI KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN BERBASIS WEB DALAM RANGKA PERSIAPAN MENUJU PELAYANAN PRIMA(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)