Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat

Judicial Review Di Mahkamah Agung RI - Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan Jilid 2

Pembangunan Kawasan dan tata Ruang

MPN Dalam Catatan Revisi UUJN, Arahnya Kemana ? Nomor 9.93VIII

Susunan purus IPPAT BPN dalam Rapor Merah Nomor 8.92.VIII

PPAT Surabaya Belh Kerja Organisasi dan Konggres Nomor 7.103.IX

Ketua IPL2I Terpilih Perebutan ini.1Nomor 2.98.IX

Proses SK.PPAT Sebagus Bunyinya Konslidasi PP.ini Nomor 12.72.VI

Ada Apa dengan Akta Koprasi ? BPN dan IPPAT dalam Catatan Nomor 4.100.IX

Blangko Dalam Masalah BPN & IPPAT Dalam Aksara Nomor 4.88.VIII

PP. Ini: Pernyataan Sutjipto,SH Tidak Berdasar PP.Ini dalam Sorotan Nomor 1.85.VIII

Akibat dari Kep.MK Bau Anyir Uang SABH Nomor 3.123.XI

Keputusan MK Pasal 66 UUJN SRC.Dikartu Merah Nomor 1.121.XI

Cakum PP. Ini Terpilih Plus-minus Permenkum & HAM Tentang Pengesahan PT Nomor 3.99.IX

Diklat PPAT "Pertempuran" Baru Pasal 15.2.f nomor 7.79.VII

Posisi Notaris Setelah Putusan MK Paket VS SKS Nomor 12.84.VII

Ketum IPPAT Harus Reformasi Pasal - pasal Banci nomor 3.87.VIII

Langkah Maju BPN KLB Nomor 12.120.X

IPPAT Siap Bersinergi dengan BPN Mengharap BPN dan IPPAT di Posisinya Nomor 4.124.Xi