Pola Delematis Penerapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Pepres Nomer 36 tahun 2005 yang Diperbaharui Dengan Pepres nomor 65 tahun 2006

Pelaksanaan Penetapan Batas Bidang Tnah (Hak Milik) pada Pendaftaran Tanah Sporadik Setelah Berlakunya PP Nomor 24 tahun 1997 dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlingdungan Hukum di Kabupaten Klaten

Perwilayahan Komoditas Pertanian Dalam Usaha Pengembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten wonogiri

Strategi Komonikasi Dalam Upaya Penanganan dan Penyelesaian Tumpang Tindih (OVERLAP) Sertipikat Hak Atas Tanah

Pengaturan ijin lokasi dalam penatagunaan tanah oleh pemerintah kabupaten kota dengan berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004

Kedudukan Surat Bupati Sintang Nomor 593/130/iv-Bappeda tanggal 16 juni 2008 dikaitkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan pertanahan lainnya terhadap kepentingan serta hak-hak Masyarakat pemilik Tanah Kabupaten Sintang

Implementasi Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 Terhadap Pembangunan Polder di kelurahan Air Hitam Kota samarinda

Pengawasan Transfer Dana Elektronik dalam Perspektif Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana Pencuician Uang dan Rekomondasi FATF

Pelaksanaan pembatasan Kepemilikan Tanah Perseorangan dan Keluarganya Berdasarkan Undang-undang nomor 56 PRP tahun 1960 (Studi Normatif dan Sosiologis di Kabupaten Sanggau)

Analisis Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Kudus

Keefektivitasan Peraturan kepala BPN nomor 4 tahun 1991 sebagai instrumen penggerak partisipasi masyrakat dalam pelaksanaan konsulidasi tanah perkotaan di kabupaten bandung

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Badan PErtanahan Nasional Nomor 1 tahun 2005 tentang standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan (SPOPP) di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Faktor-faktor yang mempengaruhi evektivitas pelaksanaan keputusan kepala badan pertanahan nasional nomor 1 tahun 2005 tentang standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan (SPOPP) di kantor pertanahan kota surakarta

Eksestensi Akta Jual Beli Tanah yang belum terdaftar sebagai salah satu persyaratan permohonan pengakuan hak setelah berlaukunya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997

Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah di Kota Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor 233/Pdt/G/1984/PN.Smg)

Analisis YuridisTerhadap Tanah Terlantar Menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1960 di Kota Kendari

The Effectiveness of Japan yen Loan (Empirical Study of Social Service Sector Loan in Promoting the Indonesian Poverty Reduction During Year 1986-2005)

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Kepres Nomor 36 tahun 2005 yang diubah oleh Perpres 65 tahun 2006

Pengaruh Instruksi Menteri Negara Agraria Keplal Badan Pertanahan Nasional Nomo 3 tahun 1998 Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Kantor Pertanahan Kota Bekasi

peralihan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1999 (Studi Terhadap Lokasi Transmigrasi di Kab.Sintang)