
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | IMPLIKASI PENGHAPUSAN VERIFIKASI BPHTB TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Padang) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PROSPEK PENERAPAN PETA ZONA NILAI TANAH BPN BAGI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA (Studi di Kabupaten Sleman) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa - FPPD - 2014 - Undang,Undang |
![]() | Desa Membangun Indonesia - FPPD - 2014 - desa Membangun |
![]() | PEMANFAATAN FASILITAS ONI INE SPIDERWEB PADA JARINGAII REFERENSI SATELIT PERTANAHAN UNTUK POST PROCESSINGPENGUKURAN BIDANG TAIIAH - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | Wacana : Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan - Insist Press - 2014 - Masyarakat Adat |
![]() | KETEPATAN HASIL PENYUSUNAN POTENSI OBYEK KONSOLIDASI TANAH TAHUN 2012 DI KABUPATEN SLEMAN - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris - 2014 - Undang,Undang |
![]() | PEMULIHAN DATA PENDAFTARAN TANAH PASCA BENCANA KEBAKARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PERAN SEKSI SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA DALAM MENANGANI SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Blora) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PENGGUNAAN APLIKASI KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN BERBASIS WEB DALAM RANGKA PERSIAPAN MENUJU PELAYANAN PRIMA(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43tahun 2008 tentang wilayah Negara - Sekretariat Negara RI - 2009 |
![]() | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden - Pustaka Timur - 2008 - Undang,Undang |
![]() | Attila Raja Momok Romawi - Pustaka Alvabet - 2012 - Attila |
![]() | Dispute Settlement Body-WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional-Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukumj Adat di Indonesia-Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dalam Mewujutkan Hak Masyrakat Lokal-Urgensi Fatwa dan Lembaga Fatwa Dalam Ekonomi Syariah-Perdagangan Dalan Jangka komoditi dan Kajian Hukum Kontrak derivatif Forek dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia-Manjemen Transportasi di Jakarta - FHUI - 2012 - Jurnal |
![]() | TRANSFORMASI KOORDINAT PETA HAK GUNA USAHA DARI SISTEM LOKAL KE SISTEM NASIONAL (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN) - STPN - 2008 - Peta Hak Guna Usaha |
![]() | PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROPINSI JAWA TENGAH - STPN - 2008 - Reforma Agraria |
![]() | SENGKETA TANAH AKIBAT OKUPASI TANAH HAK GUNA USAHA (HGU)PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN (PDAP) OLEH MASYARAKATDI KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT - STPN Yogyakarta - 2011 - Sengketa Tanah |
![]() | Konsulidasi Tanah Sebagai Restorasi Kerusakan Wilayah Akibat Tsunami- Aceh - Sistem Tenurial dan Implikasinya pada Pola Produksi, Distribusi Komoditi dan Konservasi Tanah (Studi di Kec.Pameungkpeuk Kab.Garut) - Kondisi Akgrokologi dan masalah Penguasaan Tanah di Kab.Cilacap Prop.Jateng - Prospek Pengembangan Pertanian non Sawah pada Tanah Timbul di Kec.Kampung Laut Kab.Cilacap - Minat Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah Terhadap Pensertipikatan Tanah (Studi di Kab.Kebumen Prop.Jawa Tengah) - Penmanfaatan Extensi 3D Analyst pada ARC VIEW GIS Untuk Pembuatan Basis Data dan Visuallisasi 3 D Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) - Analisis Konversi Ruang Terbuka Hijau ke Penggunaan Perumahan di Kec.Tembalang Kota Semarang (Green Open Spece Conversion Analysision to the Use Housing Areas in Tembalang District, Semarang City) - Rasa Memiliki dan Budaya Organisasi Badan Pertanahan Nasional - Tanah Adat, Masyarakat Adat, dan Desa Adat - Kemiskinan di Kabupaten Kediri. - PPPM STPN - 2010 - KonsulidasiTanah |
![]() | Analisis Hukum Terhadap Pengakuan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 di Kabupaten Sopeng - Universitas Muslim Indonesia - 2003 - Analisis Hukum |