Social Development Research

Metodologi Penelitian Sosial

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia

Ecce Homo - Lihatlah Dia

How to be a Big Boss : Bagaimana Mencetak Diri Anda Sendiri Menjadi Bos Besar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Himpunan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Kepegawaian Negara - Buku Pertama Jilid I

Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibnas - Dilengkapi : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Himpunan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Kepegawaian Negara - Bulu Pertama Jilid II

Peraturan Kepegawaian - Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11, 12 dan 13 Tahun 2002, Petunjuk Perjalanan Dinas Luar Negeri Para Pejabat/Pegawai di Daerah, Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim, Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - (Keppres. Nomor 42 Tahun 2002)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta - Dilengkapi : Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan PajakYang Berlaku Pada Departemen Kehakiman

Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum - Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Thesis dan Desertasi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum - Dilengkapi : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 1996-1997

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Geomorfologi Terapan

Ekspedisi Jejak Peradaban NTT: Laporan Jurnalistik

Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya - Merunut Sejarah Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kajian Kekuatan Pembuktian Sertipikat Tanah Berdasarkan pasal 32 ayat (2) peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pandaftaran Tanah Dalam Mewujutkan Kepastian Hukum dan keadilan.