Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

SUATU TINJAUAN TERHADAP PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 DALAM PENERAPANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU.

PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 DI KECAMATAN PEDAN KABUPATEN DATI II KLATEN.

PENDAFTARAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAYAKUMBUH.

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DALAM KAITANNYA DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56/PRP/1960 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK TENGAH.

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK BARAT BERDASARKAN KEPPRES RI NOMOR 32 TAHUN 1979 DI KODYA MATARAM DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT.

Seri Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan

Etika Administrasi Negara

PENDAFTARAN PERWAKAFAN TANAH MILIK SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN DATI II TEGAL.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keppres No. 80 Tahun 2003

PERBANDINGAN PRODUKSI SERTIPIKAT SEBELUM DAN SESUDAH KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1988.

EVALUASI SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN KAITANNYA DENGAN INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1996 DI KODYA DATI II UJUNG PANDANG.

HUBUNGAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR SK.556/DJA/1996 DENGAN MINAT PRAJURU DESA ADAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH LABA PURA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG PROPINSI BALI.

STUDI TENTANG SISTEM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960.

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UU NOMOR 5 TAHUN 1960) DI PROPINSI TIMOR-TIMUR.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Kamus Praktis Sekretaris dan Bisnis

Kamus ++ Jaringan Komputer

Kamus Saku Sains