EVALUASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA WANAYASA KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA SELOPURO KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

PELAKSANAAN IZIN LOKASI SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1999 DI KANTOR PERTANAHAN XABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

Mextword: Extrem Tomorrow

EVALUASI PEMANFAATAN PETA GARIS DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS I TANAH DALAM KASUS PERDATA NOMOR : 10/Pdt.G/1996/PN.PL.R DI KOTA PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENDAFTARANPENINGKATAN HAK DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALNOMOR 6TAHUN 1998 DIKELURAHAN A1RPUTHI KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA

STUDI PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUBAHAN HAK SEBELUM DAN SESUDAH KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KANTOR PERTANAHAN Dl KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

KESESUAIAN ANTARA PELAKSANAAN SISTEM PERJANJIAN BAGI HASH. TANAH PERTANIAN SAWAH MENURUT HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 DI DESA SUMBERMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI DENGAN PRESTASI KERJAPEGAWAI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 Dl DESA BANYURADEN KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

IDENTIFIKASI KECAMATAN POTENSIAL UNTUK LOKASI KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH

EVALUASI PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (SAWAH) BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 Dl KECAMATAN ARCAMANIK KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

STATUS PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH BEKAS HAK ERFPACHT VERPONDING NOMOR 103 OLEH MASYARAKAT Dl DESA LUBUK KUPANG KECAMATAN LUBUK LINGGAU SELATAN KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK MENURUT KEPUTUSAN MIENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

STUDI MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DI KABUPATEN BANYUWANGI PROYTNSI JAWA TIMUR

PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 Dl KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE TAHUN 1996 SAMPAI TAHUN 2000

TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar)