PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: omo
KATA KUNCI: omo
 | ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN MENGGUNAKAN GOOGLE EARTH ENGINE DAN PEMODELAN CELLULAR AUTOMATA ARTIFICIAL NEURAL NETWORK DI KABUPATEN WONOGIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - tutupan lahan,Google Earth Engine,CA,ANN,prediksi spasial,Wonogiri |
| STRATEGI PENINGKATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - RTH,Kota Malang,RTRW,Keberlanjutan,Pentahelix |
| EFEKTIVITAS FUNGSI PENGATURAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2024 PADA PENYELESAIAN PERMASALAHAN GANTI RUGI OBYEK TANAH KAS DESA DALAM PENGADAAN TANAH (Studi Pada Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Jlantah Di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Proyek Strategis Nasional,Tanah Kas Desa,Ganti Rugi,Efektivitas |
| KONFLIK PENGUASAAN ASET TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) (Studi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Konflik Agraria,Penguasaan Tanah,Aset Tanah |
| TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PENDAFTARAN TANAH ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kepuasan masyarakat,pendaftaran tanah elektronik,pelayanan publik kantor pertanahan,indeks kepuasa |
| SENGKETA PERSETUJUAN TUKAR-MENUKAR BIDANG TANAH (Studi Kasus: Surat Keputusan (SK) Bupati Badung Nomor 220001/HK/2008 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung Dengan Tanah Milik Perorangan Atas Nama Harijanto Karjadi) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tukar Menukar Bidang Tanah,Sengketa Pertanahan,Penyelesaian,Keabsahan Hukum,Mediasi,Ganı Rugi |
| PROBLEMATIKA KUALITAS DATA DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ALIH MEDIA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Data,Alih Media,Efektivitas |
| REFORMA AGRARIA DI INDONESIA (STUDI LITERATUR PADA SKRIPSI TARUNA STPN TAHUN 2018-2024 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria |
| PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI DALAM PENYELESAIAN KASUS MAFIA TANAH (STUDI KASUS PEMALSUAN SERTIPIKAT TANAH ) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mafia Tanah,Peran Kantor Pertanahan,Pemalsuan Sertipikat Tanah |
 | Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah - Kencana Prenada Media Group - 2011 - Hak Atas Tanah,Pendaftaran Tanah |
 | POLICY PAPER KAJIAN KEBIJAKAN RATIO LEGIS PERCEPATAN PENDAFTARAN YANAH ULAYAT DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGRARAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN HAK ULAYAT - 2024 - Administrasi Pertanahan Hak Ulayat |
 | MENGENAL LEBIH DEKAT PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN DI INDONESIA - PEnerbit Gava Media - 2025 - Pengadaan Tanah |
 | FUNGSI KONSERVASI DI DALAM HUTAN ADAT - Huma Indonesia - 2019 - Hutan Adat,Hutan untuk Sosial |
 | 5 PILAR KEDAULATAN PANGAN NUSANTARA - Gadjah Mada University Press - 2014 - Pembangunan Pangan |
 | Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum - Bpn RI Pusat - 2012 - Pengadaan Tanah |
 | Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah - Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan - PT Gramedia Widiasarana - 2005 - Pertanahan,Sertifikat Tanah |
 | ESAY PRONUNCIATION FORMULA AMPUH FASUH NGOMONG BAHASA INGGRIS ALA BULE - Meet Tutor - 2019 - Belajar Bahsa Inggris |
| ESAY PRONUNCIATION FORMULA AMPUH FASUH NGOMONG BAHASA INGGRIS ALA BULE Meet Tutor - 2019 |
| ESAY PRONUNCIATION FORMULA AMPUH FASUH NGOMONG BAHASA INGGRIS ALA BULE Meet Tutor - 2019 |
 | KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 236 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSIUM DAN KEGITAN KEBUDAYAAN LAINNYA BIDANG PERPUSTAKAAN. - Menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia - 2019 - Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI |
