PELAKSANAAN MUTASI DAN PROMOSI JABATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA APARAT DI BPN PUSAT

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur bersaranakan Bangun Guna Serrah.-Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Mamminasat dan Dampaknya di Pedesaan .- Pembangunan jalan TOL di Indonesia:Kendala Pembebasan tanah.- Mematakan Konflik Dalam pengadan Tanah Bandara Komodo.-Pengadaan Tanah untuk Siapa, Peniadaan Tanah dari Siapa.- Aspek Hukum Pidana pada penyelenggaraan Pengadaan Tanah .-Masalah pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Batang.-Aspek Ham Dalam Pengadaan Tanah.-Pengadaan Tanah dan Poblem Permukiman kembali.-Kosondolidasi Tanah Perkotaan sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi kepentingan Umum.- Ketersedian Tanah Bagi Masyarakat Rawan Bencana.-Rantai Komuditas Kewajiban Ilmu, Skala dalam Konflik Agraria Urutsewu

Tata Guna Tanah Buku Pertama

STUDI TENTANG PENGUASAAN TANAH PETANI BAWANG MERAH DALAM KAITANNYA DENGAN PEMENUHAN KEBUTUHAN FISIK MINIMUM DI KEC.SUKOMORO KAB. NGANJUK

STUDI TENTANG PERSEBARAN SERTIPIKAT TANAH DI KAB. DATI II WONOGIRI

STUDI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SECARA SWADAYA DI DESA PELAMUNAN DAN DESA LEBAKWANA KEC.KRAMATWATU KAB. SERANG

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN TERHADAP BESARNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KEC.SOKARAJA KAB. DATI II BANYUMAS

STUDI PELAKSANAAN KONSULIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA AMANAH KEC.AMANAH KAB. DATI II MALUKU TENGAH

Prosiding: Implementasi Perkaban Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Kemudahan Pelayanan Pertanahan, Legalitas Kepemilikan Tanah, Kepastian Hukum Serta Keamanan Investasi

Himpunan Makalah Seminar Tentang "Lingkungan Hidup"

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis,Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis

PELAKSANAAN PENEGASAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 UNTUK PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA Dl KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

ASPEK HUKUM PERUBAHAN HAK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL BERDASARKAN KMNA/Ka.BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar