Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 14A Tahun 1980 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara

Peraturan presiden republik indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan kesehatan

Himpunan Peraturan Perundangan Pendaftaran Tanah

Serangkaian Kebijaksanaa Mengenai Devaluasi 1986 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1986,Tentang Penyesuaian harga Atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan Dengan Perubahan Nilai tukar rupiah di Lengkapi...

Majalah Sandi Edisi XX mei 2004 Pedulikah Kita? Pernyataan kepala BPN Tentang Masalah Pertanahan.

Majalah Renvoi Nomor 10.154.XIII: Surat Edaran PP.IPPAT Anggota MKN

Majalah Renvoi Nomor 8.152.XIII: Kongres Menuju Palembang.

Majalah RENVOI Nomor 9.153.XIII : Kampanye Cakum Makin Memanas.

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 ( Terkait Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah )

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Jalan Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II di Kabupaten Nganjuk; Perkembangan, Permasalahan, dan Upaya Penyelesalannya = Body Of Knowledge Pertanahan = Konflik Tanah Perkebunan Eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat)= Aspek Hukum Ruilslag/Tukar Guling (Studi Kasus Hak Pakai Nomor 9/Ungasan) = Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Budaya Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah = Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanaha Oleh Masyarakat di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam.

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan - Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 1975

EFEKTIVITAS PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG

IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA MELALUI LEMBAGA PERADILAN TERHADAP KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010)

PEMBATALAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629K/Pdt/2004)

Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Berbasis Desktop dan Web

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman; Undang-Undang No.20 Tahun 2011 Rumah Susun

Transformation Code Learn-Change-Grow

Topeng Jakarta