Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita

Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak

Menteri Agraria Dan tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tetang Pedoman Pengembangan kawasan Berorientasi Transit

Rancangan Undang Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Perkebunan

Applied Geomorpology Geomorphological Surveys for Environmental Development

Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubanhan Atas undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

legal Responsibility: Membumikan Asas hukum Islam Di Indonesia

Smart Way to the Grammar

Belajar dan Pembelajaran

Geomorfologi : Gaya, Proses, dan Bentuk Lahan

Optimalisasi Pelayanan Peralihan Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar(STudi Terhadap peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor I Tahun 2010 tentang Standar pelayanan dan Pengaturan pertanahan)

Efektifitas Peraturan Daerah NOMOR 19 tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Dalam Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Di kabupaten Sleman

EVALUASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERLUASAN RUMAH SAKTT UMUM DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSIJAWA TENGAH

EVALUASI PELAKSANAAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

IVALUASITERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 DIKANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG PROPINSIJAWA TIMUR

LUAS PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI SAWAH DI DESA TERTINGGAL DI KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

Eksistensi Hak Adat Kenan Masyarakat Hukum Adat Moy Di Kecamatan Sentani Barat Kabupaten Jayapura Propinsi Irian Jaya Ditinjau Dario Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sederhana Dan Rumah Sangat Sederhana Di Kota Jambi Provinsi Jambi Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997

Studi Tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Asal Tanah Negara Di Kabupaten Pandeglang Propinsi Jawa Barat