Evaluasi Potensi Biologi D.A.S. Ciliwung Bagian Hulu

Inventarisasi Kewenangan-kewenangan dan Produk Pemerintah Daerah, Daerah Istimiwa Yogyakarta. Bidang Agraria.

PETUNJUK PENANGANAN MASALAH ORGANISASI EKSKLUSIF RASIAL. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran.

Alir Kegiatan Proses Pelayanan Pertanahan Dalam Upaya Percepatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Pedoman Umum Pemetaan Penggunaan Tanah Melalui Interpretasi Citra Satelit

Buku Petunjuk Tehnik tentang Penyusunan Peta Topografi Sekala 1 : 100.000. No. : 35-03-C

MOTIVASI MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH SPORADIK DI KELURAHAN KAMPUNG JAWA KECAMATAN TONDANO UTARA KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

Pemilihan Umum 1997 Pedoman, Peratura

Pedoman Praktis Mengurus Izin Industri dan Perdagangan - Izin Industri Air Minum Dalam Kemasan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Perluasan Kawasan Industri dan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba

EKSISTENSI DAN STATUS TANAH PEKARANGAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

EVALUASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH POLISI NEGARA Dl DESA BELANTING KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DI KABUPATEN KARANGASEM PROVINSIBALI

PEMECAHAN TANAH PERTANIAN DALAM KAITANNYA DENGAN TINGKAT PRODUKSI PERTANIAN DI DESA WALITELON KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG PROPINSI JAWA TENGAH

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG

TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar)

KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH KOTA KEDIRI PROPINSI JAWA TIMUR

REALISASI PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN TANAH DARI PEMBERIAN IZIN LOKASI MENURUT RENCANA AWAL PERUNTUKKANNYA DI KOTA DENPASAR PROPINSI BALI

KUHP Lengkap (Pelaksanaan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP)