
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Pelaksanaan Rekontruksi Batas dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Bidang Tanah dari Aspek Teknis dan Aspek Yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta - 2013 - Skripsi,Sengketa Batas Bidang,Rekonstruksi Batas |
![]() | Pembagian Waris atas Tanah Menurut Adat Timor di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta - 2013 - Hukum Waris,Skripsi,Waris Adat,Pembagian Waris,Adat Timor |
![]() | Konflik Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara III Kebun Bandar Betsy di Kecamatan Bandar HUluan Kabupaten Simalungun - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta - 2013 - Skripsi,Konflik HGU,Penguasaan Tanah Perkebunan |
![]() | Pelaksanaan Pemecahan Bidang Tanah Karena Pewarisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta - 2013 - Skripsi,Warisan |
![]() | Penyebab dan Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Irigasi Teknis Menjadi Non Pertanian di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta - 2013 - Skripsi,Perubahan Penggunaan Tanah,Sawah Irigasi Teknis |
![]() | BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Keterbatasan Hukum Konsulidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif di Indenesia - Pemeliharaan Tanah da Lingkungan Dalam Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan - Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Tentang Hak Atas Tanah "Hilang" di Desa Banaran Kec.Galur Kab.Kulon Progo) - Discriminant Analysis To Determine The Industrial Eatate Zones:A Case Study of Surabaya Municipality - Pengaruh Undulasi Geoid Wilayah Indonesia Terhadap Reduksi Jarak dalam Pengadaan Titik Dasar Teknik Orde 4. - BPN.STPN - 2003 - Keterbatasan Hukum |
![]() | Widya Bhumi : Kadaster Daerah Rawan Bencana Gempa (Zone Aktif)-Tinjauan Yuridis Tentang Ijin (Hak) Membuka Tanah-Pendaftaran Tanah di Provinsi DIY (Dapatkah Tanah SG-PAG di daftar/ disertifikatkan?)-Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah-Fenomena Bea Perolehan Hakn Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional - 2005 - Pertanahan |
![]() | BHUMI: JURNAL PERTANAHN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Persepsi Masyarakat Terhadap Persertipikatan Tanah (Kasus di desa Girikarto Kec.Turi Kab.Sleman) - Pengaruh Nilai Lahan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan di Kec.Gamping Kab.Sleman Prop.DIY - Listening Comprehension Adakah Kaitannya dengan Gambar dan Pragmatis - Pola Perkembangan Fisik Kota Surakarta Melalui Analisis Integrasi Citra Pengeinderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi - Study of The Agricultural Land Value The Basis for Land Compensation And Lavies. - BPN.STPN - 2002 - Jurnal Bhumi |
![]() | WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Konflik Pertanahan Sebuah Kaca Benggala - Problematika Hukum Tanah Perkebunan di Era Otonomi Daerah - Menyimak Potensi Perlunya Pengkajian Tentang Marine Cadastre di Indonesia - Kadaster Digital Terpadu (Integrated Digital Cadaster) - Pendidikan Tehnologi Informasi di STPN - Peranan Informasi Pertanahan Dalam Otonomi Daerah. - STPN - Konflik Pertanahan |
![]() | BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - Perbedaan Harga Tanah Pada Setiap Fungsi Jalan Di Kota Semarang - Studi Penyelesaian Data Salah Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta - Pengaruh Penggunaan tanah dan penutup lahan terhadap hasil penentuan posisi dengan GPS navigasi garmin IIIPlus - A Wiley-Interscience Publication - 2004 |
![]() | WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Aspek Hukum Konsolidasi Tanah Dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan - Pergeseran Politik Pertanahan di Indonesia - Pemberlakuan Kebijakan Otonomi Daerah Dengan menghormati Nilai-nilai Budaya Daerah berdasarkan Amanat Konstitusi - Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Dala Rangka Antipasi Sengketa Batas Wilayah Administrasi Bank Supported Land Titling Projects. - STPN Press - 2001 - Konsolidasi Tanah |
![]() | BHUMI: Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Penataan Hak Atas Tanah Adat Di Prop.Bali - Distorsi Bentuk Dalam Transformasi dari UTM ke TM-3 - Penguasaan dan Pemilikan Tanah Masyarakat Suku Anak Dalam di Desa sungai Beringin Kec.Pelempat Kab.Bungo Prop.Jambi - Status Penguasaan Tanah Pasca Konflik Eknik di Kab.Sambas Prop.Kal-Bar - Evaluasi Pelaksanaan Kepres Nomor 34 thn 2003 di Kab.Semarang Prop.Jawa Tengah. - STPN - 2005 - Penataan Hak Atas Tanah |
![]() | WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian : Antara Harapan dan Fakta - Pemberia izin lokasi dalam otonomi daerah di bidang pertanahan (Kpres Nomor 34 tahun 2003) - Pengaturan Pertanahan di Daerah Istimiwa Yogyakarta - Pengelolaan Tanah Kas Desa - Asisten Surveyor Berlisensi Alumni DI-PPK STPN Mungkinkah Diberdayakan. - A Wiley-Interscience Publication - 2004 - Jurnal Widya Bhumi |
![]() | WIGYA BHUMI: MAJAL ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Otonomi sdaerah: Upaya Mewujudkan Keadilan Sosial Bidang Pertanahan - Pelaksanaan Konsulidasi Tanah Untuk Pembangunan Wilayah Kota - Menuju Pengintegrasian Sistem Informasi dan Manjemen Pertanahan Nasional - Penyesuaian Penguasaan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah(Sebuah Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang) - Misteri Kapital, Misteri atau Memang Solosi ?. - STPN - 2006 - Jurnal Widya Bhumi |
![]() | BHUMI: JURNAL PERTANHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Pemihan Metode Transformasi Koordinat antar Zone yang berdekatan pada proyeksi TM-3 (Studi antara metode Gotthardt dengan etode Laut) - Distorsi Luas pada UTM Dan TM-3 - Perubahan Posisi titk batas bidang tanah pada pengikatan secara berantai - eraksi dalam implentasi kebijakan dasi tanah pertokoan san bukit jati gianjar Bali - Kendala Dalam Pelaksanaan Kota salatiga Tahun 1996-2006. - BPN.STPN - 2004 - Jurnal Bhumi |
![]() | BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik dan Kontribusinya Terhadap Ketahanan Wilayah di Kab.Sleman - Proses Pergeseran Pola Pemelikan dan Penguasaan Tanah Perkebunan Tembakau Deli - The Analisis of Assessment Ratio:Case Study in Sleman Regency District Kualitas Penduduk Prop.Daerah Istimiwa Yogyakarta. - STPN Press - 2003 - Jurnal Bhumi |
![]() | BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Dimensi Pertanahan Pada Kawasan Pesisir Pantai Timur Prop.Sumut - Pemetaan Erosi Untuk Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wuryantoro Kab.Wonogiri - Implikasi Aspek Tata Guna Tanah terhadap Persebaran Jumlah Sertifikat Tanah di Kab.Wonosobo - faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Plementasi Kebijakan Konsulidasi Tanah Perkotaan di Kawasan Bukit Jati Gianyar Bali - Studi perbandingan Pita Ukur Dalam Pengukuran Jarak Langsung. - STPN Press - 2005 - Kawasan Pesisir Pantai,Pemetaan Erosi |
![]() | BHUMI: Majalah Ilmiah Triwulan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Penanganan Pertanahan Pasca Bencana di NAD dan Nias: memformat Suatu Model Komprehensif - Rekontruksi dan Pemulihan data Pendaftaran Tanah di Lokasi Bencana Aceh (Sebuah Sumbang Pikir dari Aspek Pengukuran dan Pemetaan) - Pengembangan Sumber Daya manusia Pemetaan Digital dalam Mendukung pembuatan Sistem Informasi Pertanahan - Perkembangan Penentuan Posisi Untuk Pengadaan Jaring Kontrol Pemetaan di Indonesia - Pemberian Hak Atas Tanah Yang Berwawasan Lingkungan. - STPN - 2005 - Penangan Pertanahan,Rekontruksi dan Pemulihan |
![]() | BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Perspektif Desa Kota dan Faktor-faktor Regional yang Mengaruhi Pensertifikatan Tanah di Kab.Magelang - Bentuk Arahan Peruntukan Penggunaan Tanahn Daerah Aliran Sungai Tangsi di Kec.Kaliangrik Kab.Magelang - Pemanfaatan Tanggul Pantai(Studi Tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat Pemakaimtanah "pakualaman Grond" - analisasi Dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pendaftran Tanah - Studi Assessment Ratio Nilai Jual Abyek Pajak (NJOP) Tanah Terhadap Harga Tanah di Kota Surakarta. - BPN.STPN - 2004 - Jurnal Bhumi |
![]() | WIDYA BHUMI: MAJALAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Pembagian Kewenangan Pusat, Prop.Daerah di Bidang Pertanahan - Implementasi Kebijakan PP No.46 Tahun 2002 di Kantor Pertanahan Kota Malang - Kebijakan Pertanahan Penguasaan Tanah yang Konsisten dan Responsif - Constructing A Chocoropleth Map (Another Choice To Present A Map) - Regresi Sebagai Model Pengukuran Nilai Tanah. - STPN - 2003 - Kewenangan Pusat,Implementasi Kebijakan |