Visi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, Tantangan dan Relevansi

Legitimasi Perubahan Konstitusi - Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945

Undang-Undang BHP (Badan Hukum Pendidikan)

Warta Perundang-undangan Edisi 115, 06 mei- 12 mei 2014: Ketika Kekerasan Seksual Terjadi di Sekolah Internasional.

Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945

PENGEMBANGAN APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGOLAHAN DATA UKURAN LAPANGAN DAN PEMBUATAN PETA PENDAFTARAN TANAH.

Kamus Istilah Filsafat Dan Ilmu

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK STADION OLAHRAGA DAN PACUAN KUDA DI DESA BUMIRESO KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOSOBO.

Hukum Agraria: Pengantar Hukum Bagi Hasil Perikanan di Indonesia

POLA PENGOLAHAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DALAM RANGKA PEMBERIAN KEPASTIAN HAK TERHADAP TANAH-TANAH PERUMKA DI KAB. GROBOGAN

Menggagas Perpustakaan Sekolah Untuk Generasi Z. Keistimiwaan Yogyakarta: Peran Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Daerah Istimiwa Yogyakarta

STUDI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMPERSIAPKAN KADER PERTANAHAN

Studi Penjajakan tentang pemberdayaan Asisten Surveyor Berlisensi Lulusan Pendidikan Progam Diploma I Pengukuran dan pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

UJI PLANIMETRIS PADA PETA GARIS YANG DIHASILKAN DARI PENGOLAHAN DATA PENGAMATAN GPS GARMIN III PLUS PADA METODE ABSOLUT KINEMATIK.

Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya dengan pembutan Akta Otentik dan Blangko Akta PPAT

EVALUASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH POLISI NEGARA Dl DESA BELANTING KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Mengolah Database dengan Ms,Access,2003.

KAJIAN MENGENAI KURIKULUM DIPLOMAIV PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA

PENENTUAN KALA PEMUTAKHIRAN DATA NILAI PASAR TANAH BERDASARKAN BESAR DAN POLA NILAI PASAR TANAH SERTA BESAR POTENSI KEHILANGAN PENDAPATAN BAGI DAERAH (Studi di Bagian Wilayah Kota Yogyakarta, Pinggiran Kota, Dan Desa)

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)