POLA IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PPAN) DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

KOORDINASI ANTARA KANTOR PERTANAHAN DENGAN BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERTANAHANDI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAMPAK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA TERHADAP PENINGKATAN HARGA TANAH DI DESA GADING, KECAMATAN PLAYEN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

UPAYA MENCEGAH ALIH FUNGSI TANAH SAWAH MENJADI NON SAWAH DI KECAMATAN GAMPING KECAMATAN GODEAN DAN KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROPINSI JAWA TENGAH

Menimbang-nimbang mandat kontitusi tentang kedudukan desa atau disebut dengan nama lain - Harmonitas Kultur keagamaan pedesaan dan gejala radikalisme - Glembuk ala Yogyakarta : Delegitimasi dam Legitimasi Elit dalam merangkul warga di desa pada era reformasi - Konteks dan arah pembaharuan desa dalam advokasi RUU Desa

Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP) Dalam Pembangunan Kerangka Dasar Kadaster Nasional(Suatu Tinjauan Aspek Hukum dan Teknis) - Gejala Kontestasi Lahan Pertanian : Pintu Masuk Perubahan Perdesaan DIY - Inisiasi Koperasi dalam peningkatan Aset dan Akses Redistribusi Tanah di Kab.Tasikmalaya - Partisipasi Masyarakat dalm Penataan Ruang Kota (Studi Kasus Penataan Kota Melalui Kegiatan Konsulidasi Tanah di Kota Palagkaraya) - Tantangan dan Hambatan dalam Mewujutkan Pembangunan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan) - Carut Marut Pengelolaan Administrasi Pertanahan Desa di Kalimantan Selatan (Studi di Kota Banjarbaru) - Peran Tokoh Dalam Dinamika Pertanahan di Kab.Purbalingga - Dimensi Kepemimpinan Lokal Dalam Menatakelola Sumberdaya Agraria (Pengalaman Koperasi Wangunwatie Karangnunggal Tasikmalaya) - Peran Citra Penginderaan Jauh Dalam Pengelolaan Sumberdaya Agraria - Pengelolaan Basis Data Penguasaan dan Pemilikan Tanah Dengan Pendekatan Basis Data Berorientasi Abyek.

PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA PARIAMAN

Pengaturan ijin lokasi dalam penatagunaan tanah oleh pemerintah kabupaten kota dengan berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004

kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Dalam Pembuatan Ijin Lokasi

Kajian Pendaftaran Hak Guna Ruang Bawah Tanah Melalui Pendekatan Konsep Kadaster Tiga Demensi (Studi Kasus Lokasi Terminal Blok M)

peralihan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1999 (Studi Terhadap Lokasi Transmigrasi di Kab.Sintang)

Pola Ketersediaan dan Serapan Fosfor Padi Lokal Pada Agroekosistem Pesawahan Pasang Surut di Kalimantan Selatan

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI OLEH BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Remote Sensing Of Soil Salinization

Penanganan Limbah Industri Pangan

Mendahulukan si Miskin : Buku Sumber bagi Anggaran Pro Rakyat

Tantri : Perempuan yang Bercerita

Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia

Surealisme Yogyakarta