STATUS PENGUASAAN DAN PERALIHAN TANAH OLEH MASYARAKAT KUBU MENURUT UNDANG-UNDANG AGRARIA DI PROPINSI JAMBI.

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN DALAM USAHA MENCEGAH TERJADINYA TANAH ABSENTEE BARU.

Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945

Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945

JUAL BELI TANAH HAK MILIK MENURUT PP 10/1961 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA AMBON.

EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH MENURUT RENCANA UMUM TATA RUANG DI KOTA KECAMATAN DELANGGU KAB. DATI II KLATEN.

FAKTOR PENGHAMBAT MENURUNNYA MINAT TERHADAP PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KEC. WARA UTARA KOTA ADMINISTRATIF PALOPO KAB. DATI II LUWU.

Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-peraturannya)

Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

Sosiologi dan Politik

STATUS DAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PEKARANGAN DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA.

Menggugat Keistimewaan Jogjakarta

PENGARUH PERJANJIAN BAGI HASIL MENURUT HUKUM ADAT TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1960 DI KABUPATEN BATANGHARI PROPINSI JAMBI.

PERANAN KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAMBI DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II JAMBI.

PERANAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TERTIB PELAKSANAAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO.10 TAHUN 1961 DI WILAYAH KECAMATAN INDERALAYA KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ILIR.

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK BARAT BERDASARKAN KEPPRES RI NOMOR 32 TAHUN 1979 DI KODYA MATARAM DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT.

PENGARUH PENGAWASAN DAN SEMANGAT KERJA TERHADAP EFISIENSI PEKERJAAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI.

PENGARUH KONSERVASI TANAH MELALUI REHABILITASI TERAS TERHADAP PRODUKTIVITAS TANAH PERTANIAN TANAH KERING DI KELURAHAN BEJI KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI.

Hukum Kewarisan Perdata Barat - Pewarisan Menurut Undang-Undang 2005 dan 2010