Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah

Pengkajian Dan Pengembangan Butir-Butir Nilai Pancasila Menurut Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978

Peduli Kemiskinan - Buku Seri Lebih Dekat Dengan SBY

Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua

Upaya Penyelesaian Sengketa Sewa-Menyewa Perumahan Menurut Ketentuan Perundang-Undangan

Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PENEGASAN KONVERSI DAN PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) DI DESA BANYURADEN KECAMATAN GAMPING.

PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN SAYUNG KAB. DATI II DEMAK.

ANALISIS PEMANFAATAN PETA PENDAFTARAN TANAH UNTUK PENETAPAN NILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN PEKIRINGAN KECAMATAN KESAMBI KOTAMADYA CIREBON PROP. JAWA BARAT.

PENGARUH PENGUKURAN DESA DEMI DESA MENURUT PP 10 TAHUN 1961 TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN DATI II SUKOHARJO.

UJI KETELITIAN PENGUKURAN KERANGKA POLIGON MENURUT PP NO. 10 TAHUN 1961 DI KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II MAJALENGKA.

STUDI PENDAPATAN PETANI SAWAH DENGAN TANAMAN PADI DALAM DAERAH BERLERENG DAN KETINGGIAN DI KECAMATAN KERKAP KABUPATEN BENGKULU UTARA.

PENGARUH STATUS TANAH MILIK DAN BUKAN MILIK TERHADAP KEBERHASILAN PENGHIJAUAN DI KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL.

STATUS PENGUASAAN DAN PERALIHAN TANAH OLEH MASYARAKAT KUBU MENURUT UNDANG-UNDANG AGRARIA DI PROPINSI JAMBI.

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN DALAM USAHA MENCEGAH TERJADINYA TANAH ABSENTEE BARU.

Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945

Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa - Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)

Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945

JUAL BELI TANAH HAK MILIK MENURUT PP 10/1961 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA AMBON.