Legitimasi Perubahan Konstitusi - Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945

Pembaharuan Agraria Untuk Kesejahteraan masyarakat Perbatasan

Indonesian Journal of Geography: The spacial effect of fiscal decentralisation on regional disparaties: the case from Indonesia; Constraints to urban planning and management of secondary towns in Uganda; The influence of fishing assets and migration time to catch squid fisheries on seasons variability; The analysis of communication climate and organizational culture for increasing the performance of regional development planning; Livelihood strategies and the welfare of transmigrants; Urban socio-economic variables and intra-urban trips in Ogun State, Nigeria; Urban risk assesment of lahar flows in merapi volcano (study case: Muntilan urban area, Central Java); Residential area and income inequality in sub urban Indonesia; Estimation of carbon stock changes in above groung woody biomas due to volcano pyroclastic flow and pyroclastic surge; Land use planning of paddy field using geographic information system and lang evaluation in West Lombok, Indonesia

Rebuilding After Disasters: From Emergency to Sustainability

Sengketa Agraria:Pengusaha Perkebunan Melawan Petani

Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Seri Hukum Perikatan Penanggungan Utang Dan Perikatan Tanggung Menanggung

seri politik Pancasila dan Islam Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituente

Sosiologi Politik - Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik

Buka Pintar Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi

Menuju Sejarah Sumatera - Antara Indonesia dan Dunia

Sinopsis Pengenalan Konsep dan Metodologi Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut/Dr. Luky Adrianto

PELAKSANAAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERKAIT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH NEGARA UNTUK KEBUN ROTAN DI DESA DADAHUP KECAMATAN KAPUAS MURUNG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAPUAS.

Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam

Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah.: Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah.

Refleksi dan Aksi untuk Rakyat

Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.6/1994 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.

EVALUASI SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN KAITANNYA DENGAN INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1996 DI KODYA DATI II UJUNG PANDANG.