Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi

Menuju Sejarah Sumatera - Antara Indonesia dan Dunia

Sinopsis Pengenalan Konsep dan Metodologi Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut/Dr. Luky Adrianto

PELAKSANAAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERKAIT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH NEGARA UNTUK KEBUN ROTAN DI DESA DADAHUP KECAMATAN KAPUAS MURUNG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAPUAS.

Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam

Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah.: Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah.

Refleksi dan Aksi untuk Rakyat

Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.6/1994 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.

EVALUASI SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN KAITANNYA DENGAN INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1996 DI KODYA DATI II UJUNG PANDANG.

Perkembangan Pemikiran Ekonomi - Buku I Dasar Teori Dalam Ekonomi Umum

Hukum Agraria: Pengantar Hukum Bagi Hasil Perikanan di Indonesia

STUDI PELAKSANAAN INSTRUKSI MNA/KBPN NOMOR 6 TAHUN 1994 DI KANTOR PERTANAHAN KAB. BANDUNG

Ensiklopedia Islam

Pengakuan dan perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Adat.-Ilmu Agraria Lintas disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu.-Merancang Metode Penelitian Agraria Lintas disiplin.-Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi (kajian terhadap putusan MK No. 35/PUU-X/2012; putusan MK No.50/PUUX/2012;dan putusan MK No.3/PUU-VIII(/2010)

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur bersaranakan Bangun Guna Serrah.-Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Mamminasat dan Dampaknya di Pedesaan .- Pembangunan jalan TOL di Indonesia:Kendala Pembebasan tanah.- Mematakan Konflik Dalam pengadan Tanah Bandara Komodo.-Pengadaan Tanah untuk Siapa, Peniadaan Tanah dari Siapa.- Aspek Hukum Pidana pada penyelenggaraan Pengadaan Tanah .-Masalah pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Batang.-Aspek Ham Dalam Pengadaan Tanah.-Pengadaan Tanah dan Poblem Permukiman kembali.-Kosondolidasi Tanah Perkotaan sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi kepentingan Umum.- Ketersedian Tanah Bagi Masyarakat Rawan Bencana.-Rantai Komuditas Kewajiban Ilmu, Skala dalam Konflik Agraria Urutsewu

Prosiding Konferensi Internasional "Regulatory Reform on Indonesian Land Laws for People's Welfare

Pancasila Tinjauan: Historis, Yuridis Konstitusional dan Pelaksanaannya

Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis,Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis

EVALUASl PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF Dt KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL PROVINSt DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA